Pilpres 2019

5 Dugaan Kecurangan yang Dilaporkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ke MK, 1 Diantaranya Seret Polisi

Tayang: Senin, 27 Mei 2019 19:24 WIB

Editor: Andreas Eko Prasetyo

5 Dugaan Kecurangan yang Dilaporkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ke MK, 1 Diantaranya Seret Polisi

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mendatangi Mahkamah Konstitusi dari pintu belakang di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.

5 Dugaan Kecurangan yang Dilaporkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ke MK, 1 Diantaranya Seret Polisi

TRIBUNJAMBI.COM - Setelai kalah melalui pesta Demokrasi, pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) malam lalu.

Dalam gugatan yang mereka layangkan, terdapat 51 alat bukti yang dilaporkan.

Ketua Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto mengatakan akan menyusulkan bukti lain untuk melengkapi gugatan sengketa Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Berdasarkan dokumen permohonan gugatan yang diajukan BPN ke MK berbentuk file PDF yang diterima Tribunnews.com, Minggu (26/5/2019), kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut telah terjadi lima kecurangan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan yang masif.

Menurut BPN, hal itu mereka anggap sebagai bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif.

Baca: 3 Orang Tewas, Kebakaran di Bahar Utara, Muarojambi, Nyawa Seorang Ibu dan 2 Anaknya tak Tertolong

Baca: Tom Holland Spiderman ke Bali, Pemeran Peter Parker Itu Diserbu Penggemar, Lihat Foto-fotonya

Baca: Modis dengan Rok Plisket Hijab ala Shireen & Zaskia Sungkar untuk Ramadhan 2019

Baca: BANYAK Eks Anggota Tjakrabirawa Kabur ke Thailand Jadi Biksu dan Petani, Mereka Diburu TNI-AD

Karena adanya kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematik dan masif kuasa hukum BPN meminta agar MK mendiskualifikasi Jokowi-Maruf atau setidaknya dilakukan Pemilu ulang.

Apa saja lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif yang dipaparkan BPN?

Berikut rinciannya seperti dikutip Tribunnews.com dari dokumen permohonoan gugatan tim hukum BPN ke MK:

1. Ketidaknetralan Aparatur Negara yakni Polisi dan Intelijen

Tim Kuasa hukum BPN menyebut aparatur negara tak netral dalam pemilu 2019 dan condong ke pasangan 01.

BPN mengaku memiliki alat bukti untuk membuktikan ketidaknetralan aparatur negara.

Alat bukti ini akan dibawa saat persidangan MK nanti.

Namun, dipaparkan sejumlah alat bukti yang sudah diketahui publik dari pemberitaan seperti pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada paslon 01.