Berisiko Tinggi, Wabub Amir Sakib Desak Pemerintah Pusat Asuransikan Satgas Penanggulangan Bencana
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Amir Sakib desak Pemerintah Pusat memikirkan asuransi bagi satuan tugas penanggulangan bencana.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
Amir Sakib Minta Pemerintah Pusat Asuransikan Satgas Penanggulangan Bencana
TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Amir Sakib desak Pemerintah Pusat memikirkan asuransi bagi satuan tugas penanggulangan bencana, mengingat risiko kerja yang dihadapi sangat tinggi.
Harapan itu disampaikannya kepada Kemenko Polhukam selaku pimpinan rapat pada Rakor Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (2/5/2019).
"Perlu juga kita pikirkan nasib mereka, selama ini mereka bekerja tanpa punya jaminan asuransi, sementara risiko kecelakaan saat bertugas selalu ada," ujar wabup.
"Seharusnya Pemerintah Pusat memikirkan tentang jaminan asuransi bagi satgas - satgas penanganan bencana ini," tambahnya.
Selain asuransi bagi satgas penanganan bencana, Wakil Bupati juga meminta pemerintah pusat dapat membantu dalam hal penyediaan sarana dan prasarana utamanya kendaraan bagi satgas penanggulangan bencana dalam rangka memaksimalkan kinerja mereka.
Baca: Ribut Satu Geng, Anak Punk di Merangin Tewas Ditusuk Temannya
Baca: Tiga Poin Atasi Kemacetan di Kota Jambi Selama Ramadan
Baca: PLN Area Jambi Upayakan Selama Ramadan Tidak Ada Pemadaman, Kecuali Hal Ini yang Terjadi
Baca: Ketemu Kemenko Kemaritiman, Bupati Safrial Fokus Bahas Rehabilitasi Mangrove di Pantai Timur
Baca: Setahun Sekolah di Tanjab Timur Aplikasikan Program PINTAR, Wabub Robby Akui Ada Lompatan Besar
Selebihnya, Wabup sampaikan komitmen Pemerintah Daerah dan Kabupaten untuk bekerjasama dalam upaya meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan.
Sementara Sudirman, Asisten III mewakili Gubernur Jambi berharap kepada semua pihak untuk menjalin komunikasi yang baik untuk meminimalisir bencana.
"Semua stakeholder diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas demi meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Meskipun Provinsi Jambi belum ditetapkan pada status siaga, Asisten III mengingatkan kepada OPD terkait untuk tetap siaga dan memantau perkembangan yang terjadi sehingga dapat meminimalisir bencana Karhutla.
Turut hadir mengikuti kegiatan Rakor, Bupati Daerah Rawan Karhutla, Asisten Deputi IV bidang Kamtibmas Kemenko Polhukam, Perwakilan Badan Restorasi Gambut, BNPB, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Pengendalian Karhutla dan Dirjen pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, serta OPD lingkup Pemprov Jambi dan undangan lainnya.
