Manuver SBY Sebut Kampanye Prabowo-Sandiaga Tidak Lazim, Pengamat : Sebagai Tanda Main Dua Kaki

TRIBUNJAMBI.COM- Manuver Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut kampanye akbar Prabowo-Sandiaga tidak lazim, merupakan bagian dari bentuk tindakan politis. 

Soalnya bukan hanya sekali ini saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan manuver, beberapa waktu lalu juga bersikap sama terhadap kebijakan Prabowo-Sandiaga

Namun Manuver SBY ini disebut sebagai bentuk modus dua kaki yang diduga yang akan dilakukan SBY pada Pilpres 2019 mendatang.

Baca: Surat SBY untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Tulis Jangan bermain api, terbakar nanti

Baca: Puskaptis Sebut Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Keluar Jadi Pemenang Pada Pilpres 2019

Baca: Prediksi Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas Siapa Pemenang Pemilu Presiden 2019

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam memberikan penjelasan mengenai manuver SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Mahfud MD juga ikut memberi komentar.

Terbaru, SBY memperlihatkan manuver kontraproduktif terkait Kampanye akbar Prabowo-Sandi. Imam memberikan penjelasan tiga analisa mengenai manuver tersebut. 

Seperti diketahui, pada Minggu (7/4/2019), Prabowo melakukan kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

 
SBY pun menuliskan surat teguran atas model kampanye terbuka pasangan nomor urut 02 itu.

Menurut Arif, pertama, dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi yang setengah-setengah diyakini disebabkan oleh konsensus politik yang belum tuntas di antara mereka.

"Beberapa kali petinggi Demokrat terkesan membuat manuver kontraproduktif dengan partai politik di koalisi 02."

"Salah satunya soal kritik SBY terhadap kampanye akbar di GBK kemarin," ujar Analis Politik IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada Kompas.com.

"Ini dapat dibaca, dukungan kepada Prabowo-Sandiaga masih setengah-setengah," katanya.

"Bisa jadi, ini disebabkan ada konsensus politik antara Demokrat dan koalisi yang belum tuntas," lanjutnya.

Arif mencatat, bukan kali ini saja Demokrat seolah-olah berseberangan dengan sesama anggota koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

Hal itu lantaran kritik Demokrat ke koalisinya sendiri disampaikan secara terang-terangan di hadapan publik, bukan melalui jalur komunikasi internal yang pasti sepi dari kontroversi atau polemik.

 Contohnya, pernyataan bahwa Demokrat tidak akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.