Hutan Radah Air di Jambi Rusak, Massa Tuntut BPHP Provinsi Jambi Lakukan Tindakan Tegas

Puluhan massa yang mengatasnamakan aliansi penyelamat hutan Radah Air, berdemo di depan Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Jambi.

Hutan Radah Air di Jambi Rusak, Massa Tuntut BPHP Provinsi Jambi Lakukan Tindakan Tegas
Tribunjambi/Zulkifli
Puluhan massa yang mengatasnamakan aliansi penyelamat hutan Radah Air, berdemo di depan Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Puluhan massa yang mengatasnamakan aliansi penyelamat hutan Radah Air, berdemo di depan Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Provinsi Jambi, Selasa (2/1).

Merek mengajukan beberapa tuntutan di antaranya meminta pihak BPHP Provinsi Jambi mencabut izin pemanfaatan kayu User ID yang beraktivitas di Desa Panca Karya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan masuk di kawasan Hutan Tadah Air di daerah itu.

Massa juga menuntut agar BPHP Provinsi Jambi menghentikan aktivitas penebangan kayu di hutan Tadah Air dan menuntut proses hukum pelaku perusak hutan.

Para pendemo lalu ditemui oleh Tariano salah satu Staf Fungsional Pola Evaluasi Pemanfaatan Hutan BPHP Provinsi Jambi dan dilakukan dialog bersama beberapa perwakilan demonstran.

Baca: VIDEO: Heboh! Bayi Baru Lahir Ini Langsung Bisa Jalan, Bikin Perawatnya Kaget

Baca: Kabupaten Bungo Kekurangan 900 Lebih Guru PNS, Ini yang Akan Dilakukan BKPSDM Bungo

Baca: Pengurus IPHI Kota Jambi Dikukuhkan, Wakil Wali Kota Jambi Berharap Ekonomi Umat Islam Meningkat

Baca: Earth Hour 2019, Pengunjung Swiss-Belhotel Jambi Nyanyikan lagu “Heal The World Saat Lampu Padam

Dari hasil dialog tersebut didapati hasil bahwa akan segera dibentuk tim bersama BPHP, yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, Polres, maupun Dinas Kehutanan untuk menindak lanjuti hal ini.

Koordinator aksi, Ilham mengatakan, pihak yang mendapat izin User ID pemenfaatan kayu di Desa Panca Karya tersebut ternyata memang sudah diblokir tertanggal 28 Maret lalu. Setelah dicek di dalam sistem ternyata User ID telah ditake over pada pihak lain yang diduga dari wilayah Sumatera Selatan.

"Nah artinya, jika sampai saat ini mereka masih beroperasi, berarti ini adalah Ilegal logging," sebutnya.

Ditegaskan Ilham, mereka bukan hanya meminta Izin pengelohan kayu dari hutan Tadah Air itu dicabut. Tapi harus ada proses hukum dan sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan akibat kerusakan hutan yang terjadi," tegasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved