BPBD Jambi Temukan 11 Titik Hotspot, Tujuh Kabupaten di Jambi Ini Disebut Rawan Karhutla
Tujuh kabupaten di Provinsi Jambi disebut menjadi kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Penulis: Zulkipli | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tujuh kabupaten di Provinsi Jambi disebut menjadi kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Muarojambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, serta Kabupaten Tebo.
Hal itu, disampaikan Kepala BPBD Jambi Bachyuni Delliansyah, saat pemaparanya pada Rakor penanganan bencana daerah se Provinsi Jambi tahun 2019 yang dihadiri kepala BNPB RI, Sabtu (16/3) siang.
Disebutkan Bachyuni, titik hotspot yang ditemukan pada tahun 2018 paling banyak terjadi di Kabupaten Muarojambi. Karena Kabupaten Muarojambi memiliki lahan gambut terluas di Provinsi Jambi.
Baca: Kepala BNPB dan BRG Pusat Turun ke Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla
Baca: Besok Debat Cawapres, Jika Maruf Amin Menggunakan Ayat Al Quran. Sandiaga: Saya Tampil Apa Adanya.
Baca: McDonalds Sipin Jambi Akan Buka 24 Jam, Mulai Pukul 05,00 Pagi
Baca: Serentak Seluruh Indonesia, Hari Bakti Rimbawan IKA SKMA Jambi Tanam 500 Pohon di Candi Muarojambi
Dikatakan Bachyuni, meskipun saat ini belum memasuki musim kemarau, namun sejak Januari hingga Maret ini telah ditemukan 11 titik hotspot yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun dari titik hotspot tersebut bukanlah semuanya diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan.
"Dari pengecekan tim di lapangan ke 11 titik hotspot ini, hanya ditemukan dua lahan yang terbakar di Kabupaten Batanghari sekitar 4 hektare dan di Kabupaten Merangin sekitar 3 hektare. Dan total lahan yang terbakar sejak Januari hingga saat ini sekitar 12 hektar," beber Bachyuni.
Ditambahkan Bachyuni, saat ini pihaknya belum menaikkan status dari waspada nenjadi siaga karhutla. Namun jika kondisi cuaca yang sudah tidak memungkinkan maka biasanya Gubernur Jambi memberikan kewenangan penuh kepada Danrem selaku Dansatgas dibantu dari Polri dan BPBD.
"Untuk penanganan bencana saat ini kita telah membentuk desa tangguh bencana, yang tersebar di beberapa Kabupaten yang dianggap bersentuhan langsung dengan potensi bencana yang dilengkapi peralatan penanagan bencana baik karhutla maupun bencana lainnya," pungkas Bachyuni.