Masalah Jalan Rusak di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh, Instansi Tarkait Rapat Bersama

"Kami minta untuk hasil rapat hari ini juga dilakukan kesepakatan dan penetapan dari dinas perhubungan berkaitan dengan tonase jalan,"

Masalah Jalan Rusak di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh, Instansi Tarkait Rapat Bersama
tribunjambi/syamsul bahri
Rapat bersama di Kantor Bupati Muarojambi, terkait kondisi jalan rusak 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muarojambi, melaksanakan rapat bersama dengan Forum Solidaritas Intelektual Aspirasi Rakyat (FSIAR), Rabu (27/2/2019). Rapat tersebut dipimpin Asissten I Bidang Pemerintahan Muarojambi, Najamuddin.

Selain itu turut hadir Kasat Intelkam Polres Muarojambi, AKP Dastu Gustiawan, Danramil, Camat Kumpeh, Ketua Forum Kecamatan Kumpeh Ulu, Ketua Forum Kades serta OPD serta pihak terkait dalam rapat ini termasuk dari Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Baca: Soal TPA dan Perbaikan Jalan Rusak di Bungo, Ini Kata Bupati Mashuri

Baca: Juara Piala AFF U-22, Pemain Timnas Indonesia Banjir Bonus, Kapten Timnas Thailand Kecewa

Baca: Banyak Desa Kekurangan Air Bersih di Batanghari, 2019 Dapat Bantuan 2 Sumur Bor Air dari Kementerian

Ketua Forum Kades Kabupaten Muarojambi, Bustomi mengatakan, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan baik provinsi ataupun kabupaten untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten Muarojambi.

"Kami minta untuk hasil rapat hari ini juga dilakukan kesepakatan dan penetapan dari dinas perhubungan berkaitan dengan tonase jalan," jelasnya.

Baca: UTBK SBMPTN 2019 Dibuka 1 Maret 2019, Pelajari Dua Materi Tesnya!

Baca: Real Madrid vs Barcelona di Semifinal Copa del Rey 2019, Evening Stadndard Prediksi Messi dkk Menang

Baca: Lowongan Kerja BUMN untuk Lulusan SMA 2019 - Perhatikan Penempatan, Syarat & Cara Mendaftar

Selain itu, diharapkan Bustomi bahwa pihaknya juga meminta adanya aturan mengenai keadilan terhadap perusahaan. Karena menurutnya setiap perusahaan berbeda-beda dalam melakukan mobilitas perusahaan.

"Kita juga harus membicarakan bagaimana keadilan perusahaan. Kalau perusahaan tidak ada kontribusinya terhadap jalan, maka akan kami stop. Kemudian juga kami minta lah setelah adanya penetapan tonase di buat rambu-rambu," sebutnya.(*)

Penulis: syamsul
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved