Polemik Lahan Prabowo, BPN: "Tak Berizin Meikarta & Reklamasi Pantai Utara Keluar Jaman Pak Jokowi"

Polemik Lahan Prabowo, BPN: "Tak Berizin Meikarta dan Reklamasi Pantai Utara Keluar Jaman Pak Jokowi"

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNJAMBI.COM, KARANGANYAR - Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) mengungkap ada pihak lain yang memiliki lahan seluas jutaan hektare.

Menurut Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, soal lahan ribuan hektare Prabowo yang terus disinggung sebenarnya sudah ada izinnya dari negara.

Namun saat ditanya kemungkinan Prabowo mengembalikan lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah, Djoko menjawab diplomatis.

"Kalau suruh negara kembalikan, Pak Prabowo akan kembalikan," kata dia saat menghadiri deklarasi relawan Gatot Nurmantyo, Jaringan Nasional Garda Depan (Jagad) untuk Prabowo-Sandi di Lorin Solo Hotel, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (23/2/2019).

"Tapi yang lain ya mengembalikan dong, ada jutaan (hektar), kembalikan itu," ungkapnya menegaskan.

Baca: Balasan Puisi Doa yang Tertukar Ditulis Romahurmuziy Dibacakan, Ini Tanggapan Fadli Zon

Baca: Apa Itu Skiplagging? Trik Mendapatkan Tiket Murah, Bagaimana Cara Kerjanya? Maskapai Membencinya

Baca: Bukan Seberapa Bagus Pakaian Tapi Seberapa Bagus Momen yang Diciptakan

Bahkan di samping Djoko, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono berseloroh untuk membenarkan pernyataan jutaan hektar tersebut.

"Yang tidak ada izinnya itu Meikarta dan reklamasi Pantai Utara, itu keluar pada zaman Pak Jokowi," tuturnya.

"Jangan pura-pura enggak ngerti," jelas Ferry.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah meminta meminta kepada kader di daerah, termasuk Kota Solo tidak terprovokasi 'serangan' lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo menginstruksikan kepada kita di daerah tidak boleh terprovokasi, harus tenang, dan tetap santun menyikapi itu," ungkap Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi Solo, NR Kurnia Sari kepada TribunSolo.com, Jumat (22/2/2019).

Namun BPN Prabowo-Sandi Solo menurut Kurnia, menyayangkan serangan soal lahan HGU di Kalimantan dan Aceh yang dimunculkan Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019.

"Tidak etis menyerang pribadi ya, kita sebagai pendukungnya menyayangkan itu," terang dia.

"Meskipun jika dibalas dengan menyerang pribadi juga bisa, tapi kita santun tidak pakai cara tidak etis," katanya menegaskan.