Sebelum Rapat Lahan, Bupati Masnah Busro Lakukan Rapat Tertutup

Sebelumnya, masyarakat tiga desa dan satu kelurahan tersebut juga melakukan unjuk rasa di lahan perusahaan. Sekitar 500 orang mendirikan tenda .

Sebelum Rapat Lahan, Bupati Masnah Busro Lakukan Rapat Tertutup
Tribun Jambi/Samsul Bahri
Perwakilan masyarakat sedang menunggu di luar, sebelum rapat digelar. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muarojambi akan menggelar rapat dengan perwakilan masyarakat tiga desa dan satu kelurahan di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Jumat (22/2).

Rapat itu terkait unjuk rasa ke perusahaan. Namun, hingga saat ini rapat tersebut belum juga di gelar.

Berdasarkan informasi yang didapat, rapat digelar secara tertutup.

Bupati Muarojambi, Masnah Busro, Sekda M Fadhil Arief, Tim Kejaksaan Negeri Muarojambi, perwakilan Polda Jambi, akan hadir..

Perwakilan masyarakat sedang menunggu rapat tersebut di mulai.
Sebagaimana disampaikan Antoni, koordinator umum aksi, bahwa sampai saat ini rapat belum dilakukan.

"Iya kita masih menunggu, itu dari pihak pemerintahan sedang rapat tertutup. Kita nunggu saja," jelasnya

Perlu di ketahui bahwa rapat yang akan dilakukan pada hari merupakan buntut dari persoalan antara masyarakat dari Desa Seponjen, Sogo, Tanjung dan Pulau Tigo mengenai lahan yang diklaim milik masyarakat. Saat ini lahan yang di klaim oleh masyarakat tersebut dalam penguasaan perusahaan yang berada di Kecamatan Kumpeh Ilir.

Sebelumnya, masyarakat tiga desa dan satu kelurahan tersebut juga melakukan unjuk rasa di lahan perusahaan. Sekitar 500 orang mendirikan tenda dan menginap di wilayah tersebut.

Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mulai Senin (11/2) sampai Jumat (15/2). Masyakarat kemudian menghentikan aksi tersebut setelah Bupati Masnah Busro menemui masyarakat. Bupatiberjanji akan mengelar rapat pada Jumat (22/2) dan mempertemukan masyarakat dengan pimpinan perusahaan.

"Ini menyusul janji Bupati Masnah yang dikabarkan menyanggupi untuk memfasilitasi perwakilan ratusan warga untuk bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan, sesuai waktu yang telah dijadwalkan yaitu, pertemuan nantinya akan dilaksanakan pada hari Jumat (22/2) mendatang di kantor Bupati Muarojambi, kini kami hanya menunggu realisasi janji bupati tersebut," ungkap Antoni Rabu siang (20/2) lalu.

Selama unjuk rasa tersebut dikatakan oleh Antoni ada beberapa tuntutan yang mereka ajukan. Disampaikan oleh Antoni ada empat tuntutan yang mereka ingin perjuangkan dalam aksi ini, yaitu untuk tuntutan dari masyarakat Desa Sogo, menuntut kemitraan diatas lahan 797 hektare.

"Luasan ini sesuai dengan ground cek BPN Kab. Muarojambi, dengan menggunakan dasar Peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin perusahaan. Kemudian perusahaan harus mengembalikan hasil selama masa produksi yang dalam hitungan masa panen mulai tahun 2013-2019," terangnya.

Selain itu, juga permintaan masyarakat pola kemitraan 30-70 dengan rincian, 70% dilakukan tali asih [Berdasarkan NJOP] dan 30% bermitra tanpa beban hutang. Sedangkan untuk tuntutan dari masyarakat Desa Seponjen, menuntut kepada PT untuk mengembalikan lahan seluas 176,4 hektare kepada 28 KK.

"Untuk tuntutan masyarakat Dusun Pulau Tigo atau Desa Sponjen yaitu menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 300 hektare kepada 42 KK. Sedangkan masyarakat Kelurahan Tanjung menuntut kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada 25 KK," ujarnya.

 Wajah Shakira Aurum Ditutupi saat Foto dengan Jokowi di IG, Ternyata Alasan Denada Bikin Haru

 ASN Gaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi, Baca Skema Baru Ini

 Orang Gotong Royong di Bungo, Ciptakan Lingkungan Bersih di Hari Peduli Sampah Nasional

 Penulis Cantik Celingukan di Kantor Tribun Jambi, Marchella FP Hadir di Gramedia Jambi Nanti Sore

Penulis: syamsul
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved