Dukcapil Kota Jambi Kesulitan Dapatkan Identitas Asli Para Napi di Lapas

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pemerintah Kota Jambi terus memaksimalkan penerbitan e KTP. Terutama menjelang pileg dan pilpres pada April mendatang.

Disampaikan oleh Mulyadi Yatub, kepala Dinas Dukcapil bahwa pihaknya terus melaksanakan sosialisasi ke kelurahan agar warga tertib administrasi kependudukan.

"Kita terus rutin melaksanakan sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan di Kota Jambi. Terutama bagi warga yang belum melaksanakan perekaman. Juga kepada warga yang tahun ini mulai memasuki usia 17 tahun. Mereka sudah harus melaksanakan perekaman karena mereka sudah bisa ikut pemilu nanti," jelasnya.

Mulyadi menambahkan bahwa pada awal 2019 ini, Pemkot Jambi mendapatkan jatah sebanyak 4000 blangko e KTP. Dengan jatah blangko tersebut, diharapkan penerbitan e KTP pada tahun ini semakin meningkat.

"4000 blangko ini kita dapatkan secara bertahap dari pemerintah pusat. Karena ada sekitar 514 kabupaten/kota. Menunggu blngko dari pusat, sebab pengadaan dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota harus menunggu datangnya blangko tersebut secara bertahap," katanya.

Baca: Bocah 14 Tahun Tenggelam Saat Mandi di Pinggiran Sungai Batanghari

Baca: Nama Peserta Seleksi P3K Telah Diumumkan, Siap-Siap Ini Jadwal dan Lokasi Ujian

Baca: Soal Tenaga Penyuluh Kontrak, BKPSDM Bungo Tunggu Keputusan Bupati

Baca: Penulis Buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Akan Datang ke Jambi, di Sini Tempatnya

Dikatakan Mulyadi bahwa pihaknya juga selalu intens melakukan komunikasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Jambi terkait jumlah ketersediaan blangko e KTP. Jika jumlah blangko mulai menipis, maka akan langsung melaporkan hal tersebut ke Dinas Dukcapil Provinsi Jambi.

"Kita selalu intens komunikasi. Pihak Provinsi juga selalu menanyakan kepada kita apakah stok blangko masih ada atau tidak. Kalau mulai menipis, bisa langsung di kirim," bebernya.

Tertib administrasi kependudukan ini juga dilakukan bagi warga binaan di Lapas kelas IIA Jambi. Menurutnya berdasarkan data masih banyak NIK maupun NKK warga binaan yang belum diketahui. Hal ini menurutnya karena kesulitan mereka dalam mendapatkan identitas asli warga binaan tersebut.

"Hambatan kita ya itu kadang warga binaan ini tidak menggunakan nama asli. Seperti abdullah alias Udin alias Joko. Juga untuk nama orang tua, tempat tanggal lahir dan lainnya. Baru sekitar 900 data yang ditemukan," bebernya.

Baca: VIDEO: Melihat Lebih Dekat, Gunungan Sampah di TPA Talang Gulo

Baca: Alex Terancam Hukuman Mati Karena Bunuh Istri

Baca: Sudirman Said Dibisiki Agar Anggap Pertemuan Rahasia Jokowi-Freeport Tak Ada

Baca: Mahfud MD Peringatkan Ada yang Mencoba Mengoyak Persatuan Indonesia