Stop Duduki Lahan, Warga Tunggu Janji Bupati Bertemu Pimpinan PT BBS

Polemik menuntut pengembalian lahan yang diklaim milik ratusan warga dari tiga desa dan satu Kelurahan di Kecamatan Kumpeh

Stop Duduki Lahan, Warga Tunggu Janji Bupati Bertemu Pimpinan PT BBS
tribunjambi/samsul bahri
Saat masyarakat tiga desa dan satu kelurahan unjuk rasa dengan melakukan pembuatan tenda dan mendiamin lokasi di Pt BBS 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Polemik menuntut pengembalian lahan yang diklaim milik ratusan warga dari tiga desa dan satu Kelurahan di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi masih terus bergulir.

Sebelumnya ada sebanyak 500 orang dari tiga desa dan satu Kelurahan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di lahan perusahaan kelapa sawit milik PT Bukit Bintang Sawit (BBS) yang berada di Kecamatan Kumpeh Ilir

Meskipun masyarakat tersebut mengaku sudah membubarkan diri untuk sementara waktu dari lokasi pendudukan lahan yang kini dikuasai PT. BBS. Namun warga tetap menunggu janji bupati yang akan mempertemukan mereka dengan pimpinan perusahaan tersebut pekan ini.

Kabar telah bubarnya ratusan massa yang sejak senin, (12/2) lalu menggelar aksi demo tersebut dibenarkan oleh Antoni selaku Koordinator Umum Aksi unjuk rasa, saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Rabu siang (20/2) ratusan massa menghentikan aktifitas pendudukan lahan sejak Jumat (15/2) lalu.

"ini menyusul janji bupati masnah yang dikabarkan menyanggupi untuk memfasilitasi perwakilan ratusan warga untuk bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan PT. BBS, sesuai waktu yang telah dijadwalkan yaitu, pertemuan nantinya akan dilaksanakan pada hari Jumat (22/2) mendatang di kantor bupati Muarojambi, kini kami hanya menunggu realisasi janji bupati tersebut,"ungkapnya

Seperti diberitakan sebelumnya, 12 tahun silam tepatnya pada tahun 2007, PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 507 Tahun 2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 hektar di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, kabupaten muaro Jambi.

Kemudian PT. BBS mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 seluas 1.000 hektar, Terhitung selama 12 tahun itu pula persoalan konflik tanah yang muncul hingga kini belum juga terselesaikan.

"Ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya yaitu seluas 1.373,4 hektar, milik warga 3 desa dimana lahan tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan PT. BBS,"ujarnya

"Kita tuntut dan minta dalam hal ini kepada Bupati selaku pemegang kebijakan untuk mengambil sikap, memutuskan dan melakukan eksekusi terhadap tuntutan kami. Selama tisak ada perundingan, tidak ada eksekusi, tidak ada yang menjamin ini selesai kami masih akan tetap disini,"pungkasnya

Penulis: syamsul
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved