Pembantaian Pekerja di Nduga 'Digoreng', KKB Temui Komisioner HAM PBB, Menyudutkan Indonesia

Kelompok Kriminal Bersenjata menemui Komisioner HAM PBB di Vanuata. Mereka menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan terkait peristiwa di Nduga, yang memojokkan Indonesia.

TRIBUNJAMBI.COM - Pembantaian di Nduga yang menewaskan puluhan pekerja Trans Papua karyawan PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), malah digoreng kelompok separatis Papua untuk memojokkan Indonesia.

Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tanda tangan kepada Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, di Vanuatu, pekan lalu

Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu yang telah memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.

"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dalam pertemuan tersebut, kata Retno, Benny sempat menyampaikan beberapa hal terkait situasi di Papua.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Baca Juga:

 Mengapa Rocky Gerung Jomblo dan Tak Menikah Padahal Sudah 60 Tahun? Ini Jawaban Kultwitnya

 Bursa Transfer Liga Inggris - Denis Suarez Penutupan yang Pecahkan Rekor Newcastle United

 Bursa Transfer Liga Italia - Hari Terakhir, Gelombang Transfer Didominasi Pemain Pinjaman

 Kerap Dimakan Bersamaan, Ternyata 7 Kombinasi Makanan Ini Merusak Kesehatan

 Kolonel Edi Sudrajat Kaget Lihat Sniper Legendaris Tatang Koswara Beraksi, Kamu benar-benar gila!

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

Retno menilai, Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Ia menegaskan, rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik.

"Karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno.

Retno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia.