Melihat Aktifitas Illegal Drilling di Hadapannya, Bupati: Yang Bersenjata Saja Dilawan

Melihat Aktifitas Illegal Drilling di Hadapannya, Bupati: Yang Bersenjata Saja Dilawan

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Bupati sebut yang harus ditertibkan itu bukan illegal drillingnya tetapi kawasan taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifudin (Tahura STS), untuk minyak illegal drilling di luar Tahura itu harus menjadi tanggung jawab Pertamina karena masuk WKP mereka.

Saat berada di kawasan pengeboran minyak ilegal drilling di kawasan Kecamatan Bajubang, Bupati lebih memfokuskan permasalahan illegal drilling yang berada di wilayah hutan Tahura.

Pasalnya kawasan tersebut merupakan tanggung jawab pihak pemerintah daerah.

"Kalo di Tahura itu yang harus kita tertibkan hutannya bukan drillingnya. Kalo drillingnya kita laporkan ke kementrian SDM pusat karena itu sudah menjadi wewenang mereka," ujar Bupati saat mengecek lokasi ilegal drilling di kawasan Tahura, Rabu (30/1).

Berdasarkan pantauan tribunjambi.com di lapangan, saat bupati mendatangi kawasan Tahura. Aktifitas ilegal drilling di kawasan hutan tersebut sedang beroperasi dan menyulut kekecewaan bupati.

Ketika disinggung terkait aktifitas yang sedang beroperasi di depan mata tersebut, bupati tidak ingin gegabah mengambil keputusan dalam bertindak.

"Sedangkan bapak-bapak yang bersenjata ini saja dilawan. Apalagi kita ke sana," ujarnya

Bupati juga ungkapkan kekecewaannya terhadap Pertamina, terutama pengeboran minyak ilegal yang berada di kawasan wilayah kerja Pertamina (WKP) di luar Tahura.

Secara wilayah itu masih tanggung jawab kawasan mereka namun mereka tidak bertindak.

"Kita sudah koordinasi juga bersama pihak Polda untuk menertibkan itu semua butuh dana mereka tidak ada dana untuk itu. Malah Pertamina yang memiliki dana besar diam saja," jelas Bupati.

Kekecewaannya semakin menjadi jadi, setelah mengetahui pada hari sebelumnnya terjadi penolakan dari warga terkait penertiban tersebut.

"Pemerintah kok dilawan, inikan Negara Republik Indonesia harus ditegakkan hukum Negara, dengan kejadian kemarin saya sangat kecewa seharusnya tidak ada kejadian seperti ini lagi," jelasnya. (usn)