Hasil Debat Capres 2019 - Jokowi Bilang 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor, Tanggapan Prabowo Subianto
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) melemparkan pertanyaan soal jumlah calon legislatif mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai G
Hasil Debat Capres 2019 - Jokowi Singgung 6 Caleg Gerindra Mantan Korupsi, Ini Tanggapan Prabowo Subianto
TRIBUNJAMBI.COM - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) melemparkan pertanyaan soal jumlah calon legislatif mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai Gerindra.
Pertanyaan itu dilontarkan kepada Prabowo dalam sesi V debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.
Jokowi yang diberi kesempatan untuk bertanya oleh moderator debat mengawali pertanyaannya dengan menyodorkan data Indonesian Cooruption Watch (ICW).
Baca: Video Detik-detik Prabowo Joget di Debat Capres 2019, Sandiaga Uno Pijat Punggungnya
Baca: Lionsgate Rilis Trailer Film John Wick: Chapter 3 - Parabellum - Duet Keanu Reeves & Halle Berry
Baca: Beda Nasib dengan Maia Estianty, Mulan Jameela Kena Bully Gara-gara #10yearchallenge
Dalam data itu, kata Jokowi, Partai Gerindra disebut paling banyak mengusung caleg mantan napi koruptor.
Jokowi menanyakan tentang hal itu kepada Prabowo mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
"Menurut ICW, partai yang bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tau, caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya. Berarti pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini," tanya Jokowi seperti dikutip dari tayangan live KompasTV.

Atas pertanyaan Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan tentang itu.
Ia juga menganggap data ICW sangat subjektf.
"Kalau ada bukti laporkan ke kami," ujar Prabowo.
Jokowi yang diberi tanggapan kembali menegaskan pertanyaannya.
Jokowi mengaskan yang ia maksud adalah mantan napi korupsi yang dicalonkan sebagai caleg.
"Itu ada. ICW memberikan data itu jelas sekali, ada enam yang bapak calonkan," kata Jokowi.
Atas balasan Jokowi, Prabowo kemudian menganggap hal itu sebagai demokrasi.

Jika caleg mantan napi korupsi itu tak disukai masyarakat tentu tidak akan dipilih.