Ini yang Membuat Dewan Kecewa di Musrembang Muara Sabak Timur

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Namun, kegiatan Musrembang Kecamatan Muara Sabak Timur yang digelar hari ini Jumat (18/1), disesalkan oleh beberapa anggota DPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasalnya, pada kegiatan Musrembang ini sejumlah OPD hanya mengirimkan stafnya yang tidak bisa mengambil kebijakan.

"Harusnya yang datang itu minimal Kabid, ini yang dikirim kok staf rasanya tidak pantas karena ini menyangkut kebijakan yang dibahas," kata Yudi Hariyanto anggota DPRD Tanjabtim dengan nada kesal, Jumat (18/1).

Baca: 68 Usulan dari Kelurahan di Muara Sabak Barat Ditolak, Gara-gara Penginputan e-Planing

Baca: Zumi Zola Resmi Diberhentikan, Dewan Segera Rapatkan Pengangkatan Fachrori Jadi Gubernur Jambi

Baca: Pemberhentian Zumi Zola Sebagai Gubernur Jambi, Mendagri Minta Wagub Diberhentikan, Ini Alasannya

Dikatakannya, bukan kali ini saja kegiatan Musrembang yang diutus oleh OPD adalah staf. Kegiatan Musrembang lainnya juga pernah OPD hanya mengutus seorang staf pengawas.

"Musrembang ini kan cukup penting, ini harus menjadi perhatian bagi para OPD," ujarnya.

Dirinya pun berharap jika ada kegiatan Musrembang dikemudian hari diharapkan OPD dapat mengirim utusan yang bisa mengambil kebijakan. Sehingga akan ada beban tanggung jawab yang harus dipertimbangkan demi pembangunan di wilayah Tanjabtim.

"Kalau OPD atas tugas lain minimal kabid yang hadir," harapnya.

Ditambahkannya, pemerintah sendiri yaitu Bupati tentu mengharapkan hal yang sama. Karena jika dalam kegiatan Musrembang bukan kepala OPD yang hadir seminimal mungkin setingkat kabid yang dikirim sehingga bisa mengambil kebijakan.

"Dalam Musrembang itu kan banyak usulan-usulan. Apalagi usulan itu yang memang cukup prioritas. Prioritas itukan yang diutamakan sifatnya urgent. Minimal jika yang datang kepala OPD atau setingkat kabid tentu kebijakan bisa langsung diambil atau ditanggapi secepatnya," tandasnya.