Sering Langka, PNS di Tanjab Timur Diimbau tak Gunakan Gas 3 Kg

Ia menilai banyaknya ASN yang masih menggunakan gas elpiji 3 kg menjadi salah satu indikator kelangkaan gas melon di Tanjung Jabung Timur.

Sering Langka, PNS di Tanjab Timur Diimbau tak Gunakan Gas 3 Kg
tribunjambi/zulkifli
Warga di Tanjab Timur mengantre gas 3 Kg 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Para Pegawai negeri sipil atau ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diminta untuk tidak lagi menggunakan gas elpiji 3 kg. Sebab, gas melon bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan warga tak mampu dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjabtim, Awaluddin, saat diwawancarai Tribunjambi.com, belum lama ini.

Baca: Setiap Tahun Quota Gas 3 Kg di Tanjabtim Bertambah, Tapi Barangnya Malah Sulit Didapat

Baca: Demi Tiket Lebih Murah ke Jakarta, Warga Aceh Ramai-ramai Bikin Paspor, Maskapai Indonesia Kecele

Dia Menyebutkan, meski gas elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan bahwa tidak sedikit masyarakat mampu dan ASN di TanjAB Timur masih menggunakan gas elpiji bersubsidi tersebut.

Ia menilai banyaknya ASN yang masih menggunakan gas elpiji 3 kg menjadi salah satu indikator kelangkaan gas melon di Tanjung Jabung Timur.

"Dari pantauan kami, masih banyak, bahkan menurut hitungan kami 5000 ASN saja se Tanjabtim jika mereka menggunakan gas LPG 3 Kg empat tabung satu bulan, jadi sekutar 20.000 tabung gas seharusnya bisa dinikmati oleh yang berhak," papar Awaluddin.

Baca: Air Laut Gunung Anak Krakatau Berwarna Orange, Ternyata Penyebabnya Terjadi Hal Ini

Baca: Resep PM Mahathir Mohammad dan Istri Bisa Menerima Satu Sama Lain, Pernikahannya Langgeng

Baca: Malu-malu Ditanya Soal Sule, Naomi Zaskia Sebut Suka dengan Pria yang Beda Usianya. . .

Ia berharap ASN dan masyarakat mampu di Tanjab Timur dapat lebih sadar dengan tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian.

Menurutnya, pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian elpiji 12 kg dan bright gas 5,5 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan para aparatur sipil negara.

"Kalau kita masih menggunakan gas subsidi yang bukan menjadi hak kita, kan juga ada pertanggung jawabanya," sebut Awal.

Larangan penggunan gas bersubsidi oleh ASN dan masyarakat mampu tersebut didengungkan seiring dengan terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah di kabupaten berjuluk Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tersebut.(*)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved