Kasus Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD Merangin Segera Disidangkan, Ini Jadwalnya

Diterima Pengadilan Tipikor Jambi, Kasus Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD Merangin akan Naik ke Ranah Persidangan

Kasus Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD Merangin Segera Disidangkan, Ini Jadwalnya
Warta Kota/Ahmad Sabran
Ilustrasi: Sebagian mobil dinas eks anggota DPRD DKI yang dikembalikan. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kejaksaan Negeri Merangin telah melimpahkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan kendaraan operasional pada DPRD Kabupaten Merangin atas tersangka Isnedi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Hal itu turut dibenarkan Humas Pengadilan Tipikor Jambi, Makaroda Hafat.

Dikatakannya, Wakil Ketua I DPRD Marangin itu akan menjalani sidang perdana Rabu (16/1/2019) ini.

"Berkasnya sudah kita terima, dan telah ditetapkan jadwal sidang perdana hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019," kata Makaroda ketika dijumpai di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (10/1/2019).

Dilanjutkannya, pihak Pengadilan Tipikor pun telah menetapkan majelis hakim yang akan memimpin sidang perkara tersebut.

"Sidang akan dipimpin majelis hakim ketua Yandri Roni, dan dua hakim anggota Morailam Purba dan Amir Aswan," lanjutnya.

Perlu diketahui, Isnedi diduga terlibat dalam pengadaan kendaraan operasional DPRD Kabupaten Merangin, sehingga menimbulkan permasalahan dalam uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD).

Akibat perbuatannya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 522.698.930. Jaksa mendakwanya dengan dakwaan alternatif.

Baca: Jadwal tottenham Hotspur Vs Manchester United Liga Inggris Malam Ini, Laga Big Match Pekan ke-22

Baca: Bocah Tenggelam di Sungai Wilayah Kabupaten Tebo, BPBD Sebut Tiga Orang Tewas Hanyut Sejak 2018

Baca: Foto Mantan Panglima TNI Ini Terpasang di Baliho Prabowo-Sandi, Gatot Nurmantyo: Turunkan Secepatnya

Baca: Fakta Kuburan Dibongkar Paksa Gara-gara Beda Pilihan Caleg di Gorontalo, Makam Bayi 1 Tahun Dipindah

Primer, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 8 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved