Terungkap, Ahli BPKP Sebut 3 Hal Penyebab Tidak Kontrak Pengadaan Alkes di Bungo Tak Normal

"Kontraknya tidak normal. Jika kontraknya normal, harusnya tidak terjadi hal seperti ini," kata Eri.

Terungkap, Ahli BPKP Sebut 3 Hal Penyebab Tidak Kontrak Pengadaan Alkes di Bungo Tak Normal
Tribun Jambi/Mareza Sutan AJ
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas di Kabupaten Bungo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo kembali digelar. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas di Kabupaten Bungo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo kembali digelar.

Sidang atas terdakwa Solikin digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dipimpin majelis hakim hakim diketuai, Dedy Muchti Nugroho, Rabu (9/1/2019).

Dalam sidang tersebut, dihadirkan Eri Sabri Wijaya, ahli penghitungan kerugian negara dari BPKP.

Dalam keterangannya, dia menyampaikan adanya ketidaknormalan pada kontrak.

"Kontraknya tidak normal. Jika kontraknya normal, harusnya tidak terjadi hal seperti ini," kata Eri.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi penyebab tidak normalnya kontrak tersebut. Pertama, yang menyusun HPS bukanlah orang yang mumpuni di bidangnya.

Selanjutnya, yang mengurua pembayaran, bukanlah yang berhak. Dan yang terakhir barang tersebut belum selesai.

"Ada barang yang belum diterima, sementara itu langsung disetujui beliau. Meskipun pada akhirnya, barang itu juga diterima," katanya.

Selain itu, kata ahli, juga ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 318.189.934 itu.

Pada akhir persidangan, Solikin meminta tim penyidik untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

Sekadar informasi, Solikin sebagai Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan selaku PPK didakwa karena terlibat dalam pengadaan alkes Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo pada 2014 lalu. Dia diduga membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 318.189.934.

Solikin didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

Baca Juga:

 5 Deretan Lagu Indonesia yang Miliki Cerita Mistis, Bikin Merinding dan Jangan Dengerin Sendirian

 TNI AD Buka Penerimaan Tamtama Gelombang I - TA 2019, Ini Syarat dan Link Pendaftaran

 Hasil Survei Elektabilitas Prabowo Masih Dibawah Jokowi, Fadlizon; Banyak Hasil Survei Tak Akurat

 Aura Kasih sudah Tekdung, Akhirnya Terungkap Rahasia Pernikahan dengan Eryck Amaral

Penulis: Mareza
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved