Jurnalis Sayangkan Sikap Satpol PP Usir Wartawan Peliput Mediasi Konflik di Kantor Bupati Sarolangun

Saat melakukan peliputan hingga siang, para awak media yang sebelumnya bisa ikut meliput langsung diusir oleh oknum petugas Satpol PP Sarolangun.

Jurnalis Sayangkan Sikap Satpol PP Usir Wartawan Peliput Mediasi Konflik di Kantor Bupati Sarolangun
TRIBUNJAMBI/WAHYU HERLIYANTO
Wartawan diusir saat liputan proses mediasi yang dilangsungkan di Pemkab Sarolangun 

Laporan wartawan Tribun Jambi, wahyu Herliyano

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kamis (10/01) melakukan mediasi konflik antara PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS) bersama pimpinan lembaga, di ruang pola utama Kantor Bupati Sarolangun.

Namun, saat melakukan peliputan hingga siang, para awak media yang sebelumnya bisa ikut meliput langsung diusir oleh oknum petugas Satpol PP Sarolangun.

Tentu hal tersebut, para awak media merasa sangat kecewa dan menyayangkan kejadian tersebut sehingga para awak media tidak bisa menjalankan tugasnya untuk melakukan peliputan secara mendalam.

Kondisi itu dikatakan, Ketua IWO Sarolangun Husnil Aqili yang mengatakan bahwa pengusiran para awak media saat bertugas telah melanggar UU Pers Nomor 40 tahun 1999, tentang kebebasan pers.

"Ketika ini tidak diperbolehkan, artinya kan ada apa. padahal UU pers itu sudah jelas, soal kemerdekaan pers dalam melakukan peliputan," katanya.

Baca: Pembuat Hoaks Surat Suara Tercoblos Terancam 10 Tahun Penjara, Polri Uji Barang Bukti yang Diperoleh

Baca: Sule dan Kekasihnya Beda Usia 22 Tahun, Analisa Pakar Ini Jarak Umur Ideal Pasangan Menikah

Husnil menambahkan rapat yang dalam upaya mediasi yang dilakukan Pemkab Sarolangun adalah rapat terbuka, seharusnya para awak media tidak ada pelarangan melakukan peliputan, sebab para awak media ingin mendapatkan data secara lengkap.

"Tadi saya tanya petugas (oknum pol pp), siapa yang nyuruh keluar? ," Jawab dia Kasatpol PP

Hal senada juga dikatakan Ketua Aliansi Jurnalis Harian Bersatu (AJHB) Sarolangun, Arfandi, mengatakan kegiatan peliputan dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang.

Ia berharap ke depan hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari, kecuali memang rapat dilakukan secara tertutup.

"Supaya masyarakat akan tahu tentang publikasi kita, kalau seperti ini kita jadi tertekan, ini sudah melanggar undang-undang," katanya.

Perlu diketahui bahwa rapat mediasi konflik ini adalah menentukan keputusan akhir, atas konflik antara masyarakat mandiangin dan oihak perusahaan.

Baca: Prakiraan Cuaca BMKG Besok Jumat 11 Januari 2019: Sejumlah Wilayah Angin Kencang dan Hujan Lebat

Baca: Nama Ibu Tiri Zumi Zola Mencuat jadi Wakil Gubernur Jambi, Apakah Ratu Munawaroh akan Dilantik?

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved