Pendidikan di Bungo Bermasalah, Kekurangan Guru hingga Guru Menolak Ditempatkan di Daerah
Penerimaan PNS terutama guru di Bungo tak mencukupi untuk menutupi jumlah guru yang pensiun.
Penulis: Jaka Hendra Baittri | Editor: Teguh Suprayitno
Laporan wartawan Tribun Jambi Jaka HB
TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO - Ada 70 persen PNS yang pensiun di Bungo adalah guru. Hal ini dikatakan oleh Wahyu Sarjono selaku kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sementara itu untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memiliki formasi yang sedikit dan hampir tidak dapat menutupi kekurangan guru yang mengalami masa pensiun.
Selain itu Wahyu mengatakan setiap pegawai negeri yang sudah cukup umur tentu harus pensiun dan angkanya cukup besar di Bungo.
“Pemerintah Kabupaten Bungo sendiri, pada tahun ini memiliki sebanyak 180 pensiunan,” katanya.
Baca: VIDEO: Detik-detik Kedatangan Zumi Zola di Pemakaman Jenazah Zulkifli Nurdin
Baca: Zumi Zola Hanya 2 Jam di Prosesi Pemakaman Sang Ayah, Ini yang Terjadi Selama Pukul 01.30-2.30 WIB
"Komposisi terbesar guru, tapi formasi penerimaan guru sedikit pada tahun ini. Meskipun begitu, apa boleh buat karena itu sudah ditetapkan oleh Kemenpan," tambahya.
Wahyu mengatakan untuk menutupi kekosongan tersebut beberapa waktu lalu pihaknya melakukan rapat bersama Kementrian Pendididikan.
“Untuk guru, saat ini sedang disusun APKG (Alat Penilaian Kemampuan Guru)-nya. Sedangkan untuk tindak lanjutnya, masing-masing Kepala Sekolah diberikan waktu hingga tanggal 6 mendatang untuk mulai menyusun kebutuhan guru,” katanya.
Baca: ASN Bisa Diganjar Pidana, Akan Diawasi Secara Ketat oleh Bawaslu
Baca: Tak Kuat Menahan Sampah yang Hanyut, Jembatan Karhutla di Puding Putus
Wahyu memberikan waktu hingga 6 Desember.
"Waktu sampai tanggal 6 ini digunakan untuk menyusun kebutuhan guru dan menyampaikan data sesuai data riil kepada kita. Kemudian akan dilakukan verifikasi melalui diknas untuk menyamakan data," jelasnya.
Sedangkan terkait pemerataan Dinas Pendidikan punya masalah sendiri. Sebelumnya Masril selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan mengatakan banyak guru yang tidak mau ditempatkan di pelosok. Masril mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa, mereka takut hal tersebut akan berakibat pada produktivitas guru. Meski pun pada saat penerimaan, pegawai diwajibkan menerima jika ditempatkan dimana saja.
