Menpan-RB Sebut Akan Ada Rekruitmen Pegawai Swasta Jadi ASN, Khusus Untuk Mengisi Jabatan Ini
Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Tahun depan, Pemerintah rancananya akan kembali membuka rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS). Hanya saja, rekruitmen dilakukan kepada pegawai swasta atau kalangan profesional, yang akan mengisi jabatan eselon satu dan eselon dua.
Mengutip Kontan.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua.
Baca: Mantan Istri Ahok Nonton Film A Man Call Ahok, Foto Veronica Tan Jadi Sorotan
"Mungkin saya rasa tahun depan ya, bukan tahun ini. Karena anggarannya sudah dikunci," sebut Syafruddin di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menambahkan, pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.
Baca: Gempa Guncang Sulawesi Barat, Terasa ke Palopo. Warga Diminta Jangan Terpengaruh dengan Isu
Tujuan kebijakan ini guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi. Dengan membuka peluang bagi pegawai di luar pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kompetitif.
"Kami mencari dan merekrut talenta-talenta terbaik dari manapun, yang tidak bisa diisi dari dalam akan diisii dari luar," jelas Taufiq di kesempatan yang sama.
Baca: PSM Makassar vs Persija Jakarta - Harga Tiket Laga Penentu Juara Liga 1 2018, Termahal Rp 250 Ribu
Baca: Banyak Peserta TKD CPNS 2018 Tak Lolos Passing Grade, Dua Opsi Ini Jadi Pertimbangan Kemenpan RB
Ia menambahkan, pegawai swasta yang menjadi kriteria antara lain harus memiliki keahlian tinggi yang tidak dimiliki dalam birokrasi pemerintahan. Nantinya akan direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan sistem kontrak.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia. Sebab, kata Taufiq, negara-negara lain di ASEAN sudah sangat gencar melakukan perubahan-perubahan di sistem birokrasinya. (Umi Kulsum)
