Daftar Pejabat Korup di Tanjabbar Bertambah, Diberhentikan Desember 2018

Kini, BKPSDM merilis jumlah PNS yang masuk daftar terlibat kasus korupsi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bertambah satu orang.

Daftar Pejabat Korup di Tanjabbar Bertambah, Diberhentikan Desember 2018
TRIBUNNEWS / HERUDIN
Ilustrasi:Petugas menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap hakim PTUN Medan, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2015). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Daftar jumlah pejabat korupsi di Tanjab Barat yang diperintahkan dalam SKB 3 Menteri untuk diberhentikan, bertambah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebelumnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjab Barat menyebutkan ada tiga nama PNS yang masuk daftar pejabat korupsi yang akan dieksekusi berupa pemecatan pada penghujung 2018.

Kini, BKPSDM merilis jumlah PNS yang masuk daftar terlibat kasus korupsi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bertambah satu orang.

Empat PNS tersebut berinisial, AS, B, Z dan H.

"Ya, sebelumnya ada tiga nama. Tapi kini bertambah satu orang lagi. Artinya ada empat orang," ujar Encep Jarkasih, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjab Barat, Kamis (15/11/2018).

Dari empat nama itu, setelah BKPSDM Tanjabbar mengkroscek, ternyata dua nama AS dan B sudah dieksekusi pemecatan.

Sementara itu, Z sudah pensiun dini. Dengan begitu tinggal H yang belum tersentuh hukum dan akan dieksekusi pemecatan pada Desember 2018.

"Terkait tiga inisial Z, AS dan B sudah kita surati secara resmi surat bupati ke BKN bahwa ketiganya sudah non-aktif lagi. Dan kita masih menunggu balasan BKN," kata Encep.

Saat ditanya kemungkinan pembaharuan data, kemungkinan bertambahnya jumlah daftar nama PNS yang akan dipecat, Encep mengatakan bisa saja terjadi.

"Mungkin saja ada penambahan nama lagi. Karena tadinya ada tiga nama sekarang jadi empat nama. Penyebabnya mungkin karena dulu ada yang datanya belum terekam BKN, jadi diperbaharui. Kini dalam proses disesuaikan dengan aturan," urai Encep.

Seperti diketahui, untuk Provinsi Jambi semuanya ada 44 orang PNS.

Itu dengan rincian sebanyak 15 PNS Pemprov Jambi dan 29 PNS di kabupaten dan kota.

Pemkab diberi batas waktu sampai Desember 2018 ini ‎untuk memberhentikan PNS korup tersebut tidak dengan hormat.

Baca: Ketahuan Anaknya Bohong, Sutini Minta Maaf

Baca: Souvenir Menarik untuk Nasabah Bank Mantap Jambi di Bulan November

Baca: Dua Terdakwa Kasus Embung di Sungai Abang Janji Kembalikan Kerugian Negara

Baca: Aksi Heroik Kopassus, Kopaska dan Marinir Kejar Bajak Laut Hingga Pantai Somalia, Lalu Selesaikan

Penulis: Darwin
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved