Sidang Perkara Dugan Korupsi Perumahan PNS Sarolangun, Saksi Ahli BPK Beri Keterangan

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Edi Pramono dan beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari BPK, Azhar.

Sidang Perkara Dugan Korupsi Perumahan PNS Sarolangun, Saksi Ahli BPK Beri Keterangan
tribunjambi/mahreza
Sidang dugaan korupsi perumahan PNS Saroalangun, Rabu (7/11) menghadirkan saksi ahli dari BPK 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan AJ

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (7/11/18).

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Edi Pramono dan beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari BPK, Azhar.

Dalam keterangannya, dia menceritakan, penyidikan dimulai pada 2015 lalu. Selanjutnya, BPK mulai melakukan penghitungan kerugian negara pada 2016.

Baca: Terkejut dengan Temuan Kerugian pada 2014, Kesaksian di Sidang Perumahan PNS Sarolangun

"Tahun 2016, kami periksa. Berdasarkan data yang kami terima, kami melakukan perhitungan, dan kami menemukan keganjilan," jelasnya.

Dikatakannya, dasar penghitungan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari penyidik. Dia mengatakan, dengan mengonversi harga, diperoleh haisl akhir kerugian negara Rp 12.956.240.172.

Baca: MTQ Tingkat Kabupaten Batanghari, Kemenag Tunggu Peserta yang Belum Mendaftar

"Dengan penghitungan harga tanah Rp 50 ribu per meter persegi," tuturnya.

Dia menyebutkan, harga tersebut berdasarkan harga yang tertera di neraca Pemkab Sarolangun pada 2015.

Untuk diketahui, kasus ini menjerat tiga terdakwa, di antaranya M Madel selaku mantan Bupati Sarolangun, Joko Susilo selaku mantan Ketua Koperasi Pemkasa dan Ferry Nursanti selaku rekanan.

Baca: Pemkab Gelar Rapat Kesiapsiagaan Banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan hasil penghitungan kerugian daerah nomor 2/LHP-PKM/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dari BPK RI perwakilan provinsi Jambi tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas pengalihan hak atas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tahun anggaran 2005 yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 12.956.240.172.

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Ada Faktu Baru. Sidang DKPP, Ketua Majelis Sebut Poin Pengaduan Tidak Jelas

Baca: Anggota KPU RI Hasyim Asyari dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Pimpin Sidang DKPP

Secara subsidair, perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved