Kisah Ahok Marahi Pengelola Bantargebang yang Tak Beres, Kebijakan Saat Jadi Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebelumnya membuat kebijakan untuk pengelolaan Bantargebang.
lihat foto
Kisah Ahok Marahi Pengelola Bantargebang yang Tak Beres, Kebijakan Ahok Saat Jadi Gubernur DKI Jakarta
TRIBUNJAMBI.COM - Polemik dana hibah kemitraan dari antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi belum menemui titik temu.
Pemkot Bekasi menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak membayarkan dana hibah kemitraan, bahkan Wali Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi Minta Gubernur DKI Jakarta Penuhi Pembayaran Dana Hibah, Atau Ancam Hal Ini
Pemkot Bekasi peringatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi dana hibah kemitraan.
Dana kemitraan yang sebelumnya ada sejak tahun 2015 itu, tahun ini tidak dianggarkan.
Tribunjambi.com melansir dari Warta Kota, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memahami lebih dalam soal dana hibah kemitraan dengan Kota Bekasi.
Pepen mengaku permintaan Pemkot Bekasi tidak muluk-muluk soal dana hibah kemitraan itu.
Baca: Video Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Gratifikasi Gunernur Jambi Non-aktif Zumi Zola
"Jadi lihat kalau dana bau ditunaikan selasai sudah. Tapi dampaknya kepada masyarakat, masyarakat kan ingin sekolah, ingin ada puskesmas yang bagus, ingin ada tandon air, ada sarana olahraga, jadi gak muluk-muluk si mintanya. Nah itu kan yang cepat tercover jika pakai dana kemitraan, kalau pakai APBD lama wujudkan itu," ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).
Pepen juga mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta jika mengapuskan dana kemitraan itu.
"Kita tidak mau Ibu Kota jadi tempat sanderaan sampah kita engga mau lah sampah itu kalau seminggu aja ditahan udah berapa kubik ton itu. Ya kalau kerjasamanya engga ada masa bisa buang sampah ke Bantar Gebang kan engga mungkin," jelasnya.
Ia menambahkan kondisi Bantar Gebang saat ini juga kurang terurus.
"Saya cek keliling Bantar Gebang, IPAL tidak berjalan, kapasitas sudah over, licid juga engga ada pengolahan, infrastrukturnya gak dibuat," paparnya.
Beberapa hari lalu juga, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengancam memutuskan hubungan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta jika uang hibah itu tidak dibayarkan.
"Jadi 2018 kita belum dapat apa–apa. Sedangkan di dalam perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA, dan ada yang kemitraan," katanya.
Baca: Link Download Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 di 50 Instansi, Cek Disini!
