Usulkan Rp 4 Miliar untuk Pengadaan Tanah Relokasi Warga Rang Kayo Hitam, Wacana Pemindahan

Pemkab Batanghari memiliki wacana untuk merelokasi warga di pinggiran Sungai Batanghari yang mulai tergerus abrasi.

Usulkan Rp 4 Miliar untuk Pengadaan Tanah Relokasi Warga Rang Kayo Hitam, Wacana Pemindahan
Tribun Jambi/Abdullah Usman
Kondisi pinggiran Sungai Batanghari di permukiman Rang Kayo Hitam di Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pengadaan tanah relokasi warga Rang Kayo hitam sempat bermasalah. Pada 2019, Dinas Permukiman Kabupaten Batanghari mengusulkan pembebasan lahan dengan estimasi anggaran mencapai Rp 4 miliar.

Pemkab Batanghari memiliki wacana untuk merelokasi warga di pinggiran Sungai Batanghari yang mulai tergerus abrasi. Terutama yang terjadi di permukiman Rang Kayo Hitam di Kelurahan Muara Bulian, Batanghari.

Sejak 2016, pemerintah telah mewacanakan dan menganggarkan untuk pembelian tanah guna merelokasi warga di kawasan tersebut. Pada 2016, sudah dianggarkan pada bagian aset daerah kala itu. Namun hanya sampai perencanaan saja, karena beberapa sebab, sehingga hanya sebatas perencanaan, dan dilanjutkan ditahun selanjutnya untuk penggaran tanah pada 2017.

"Namun dalam perjalannya pengadaan tanah tersebut bermasalah karena tanah yang disepakati untuk dibeli tersebut statusnya tumpang tindih (berpemilik ganda) beradasarkan data BPN. Sehingga untuk pembebasan lahan ditunda bahkan hingga batal," ujar Kabid Pertanahan Dinas Perkim Batanghari, Irma, Senin (15/10).

Dia mengatakan, selain permasalahan kepemilikan tanah, surat keterangan untuk peruntukan tanah tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seharusnya, tanah tersebut digunakan untuk relokasi warga Rang Kayo Hitam. Namun, ternyata isi surat tersebut untuk perkebunan.

"Sedangkan peruntukan tersebut menjadi poin dasar dan fatal jika tidak sesuai. Itulah yang membuat akhirnya pengadaan ditunda atau gagal," tuturnya.

Pada 2019, dinas perkim kembali mengajukan untuk pembelian tanah, dengan syarat harus sesuai peruntukan, lokasi tanah dengan rencana tata ruang Kabupaten Batanghari untuk kawasan permukiman.

"Ya, kita sudah usulkan ke DPRD melalui bagian keuangan daerah untuk estimasi anggaran pembelian tanah dan administrasi lainnya, sekitar Rp 4 miliar. Dengan ukuran 5 Ha kebawah atau skala kecil, dan masih akan dibicarakan bersama DPRD melalui hearing bersama," jelasnya

Terkait hal tersebut, anggota dewan juga merespon baik terkait usulan tersebut. Kuncinya tinggal persetujuan DPRD, usulan yang include dalam kegiatan perkim 2019 tersebut kemungkinan besar bisa disetujui.

Halaman
12
Penulis: Abdullah Usman
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved