Ihsan Yunus Anggota DPR RI Dapil Jambi Pertanyakan Subsidi BPDPKS untuk B20

Kebijakan yang berlaku 1 September 2018 ini dipertanyakan karena adanya subsidi yang diberikan

Ihsan Yunus Anggota DPR RI Dapil Jambi Pertanyakan Subsidi BPDPKS untuk B20
IST
Anggota DPR RI Dapil Jambi dari PDI Perjuangan 

TRIBUNJAMBI.COM - Polemik penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel 20 atau biasa disebut B20 yang terdiri dari 20% campuran solar dan bahan bakar minyak kelapa sawit terus bergulir.

Kebijakan yang berlaku 1 September 2018 ini dipertanyakan karena adanya subsidi yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada lima perusahaan konglomerat sawit.

Hal tersebut menjadi pokok bahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR beserta Kementrian BUMN, Pertamina dan PTPN III, Rabu, 26 September 2018.

DPR mempertanyakan adanya subsidi yang diperoleh lima perusahaan sawit sebesar Rp 7,5 triliun dari BPDPKS.

Subsidi diberikan berkenaan dengan hilirisasi industri dan pemanfaatan produk turunan minyak sawit sebagai campuran solar untuk B20.

Adapun kelima perusahaan sawit tersebut adalah Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Ihsan Yunus, Anggota DPR RI dari Komisi VI, Fraksi PDIP, Dapil Jambi, mempertanyakan subsidi BPDPKS ini. “BPDPKS itu dananya dari komponen ekspor sawit dan harusnya peruntukannya untuk industri sawit. Apakah proporsional apabila 89% himpunan dananya diberikan untuk lima perusahaan besar dan sedikit sekali yang tersisa untuk masyarakat dan petani?” ujar Ihsan.

“Saya lihat ada kejanggalan di sini. Sebagai contoh, data yang sudah beredar di masyarakat itu setoran Wilmar Group ke BPDPKS saja hanya Rp 1,32 triliun, tapi subsidi dapat Rp 4,16 triliun. Darmex setor Rp 27,58 miliar, subsidi dapat Rp 1,11 triliun. Gap setoran dan subsidi yang diterima terlalu besar. Kalau saya pribadi mendorong BPK dan KPK masuk saja dan investigasi masalah ini supaya semua terang benderang,”lanjut Ihsan.

Suasana rapat sempat memanas dan ada masukan dari anggota dewan untuk menutup rapat. Hal ini diakibatkan tidak hadirnya pihak dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan BPDPKS.

Namun karena perwakilan Kementrian BUMN, Pertamina dan PTPN III telah hadir, rapat tetap berlangsung walau ke depannya DPR berharap akan ada rapat lanjutan yang menghadirkan GAPKI dan BPDPKS.

Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved