Oktober, Seluruh Kantor di Lingkup Pemkab Muarojambi Terapkan Absensi Sistem Finger Print
Untuk menunjang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi, pihak Pemkab
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Untuk menunjang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi, pihak Pemkab berusaha akan menggunakan sistem absensi elektronik (finger print) untuk para ASN.
Hal ini dilakukan agar nantinya semua ASN di lingkup pemerintahan Muarojambi bisa terawasi dengan baik.
"Oktober mendatang seluruh kantor di lingkup pemerintahan Muarojambi akan menggunakan finger print. Jadi absennya tidak lagi manual," ujar Sekda Muarojambi, M Fadhil Arief.
Penggunaan finger print bagi para ASN ini bertujuan untuk mendisiplinkan kinerja dari ASN. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesungkanan atasan dalam menjatuhkan sanksi terhadap bawahan yang tidak disiplin.
"Di mana nantinya receiver finger print ini ada di Kominfo dan terkoneksi langsung ke Badan Kepagawaian Daerah (BKD). Jadi pengawasan kedisiplinan itu bukan dilakukan oleh manusia lagi. Tetapi sudah sistem yang akan mendisiplinkannya," jelasnya
Selain itu, terlait dengan anggaran, dikatakan oleh M Fadhil Arif bahwa penganggaran finger print ini akan dianggarkan melalui Angaran Pembelanjaan Daerah perubahan (APBDP) pada September ini. Sehingga diharapkan nantinya anggaran akan terealisasi pada Oktober.
"Insyaa Allah Oktober nanti seluruh kantor di lingkup Pemkab Muarojambi sudah mulai menggunakan finger print," sebutnya
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa mengenai kedisipilinan ASN ini juga akan menjadi salah satu faktor penentu pemerintahan daerah dalam menentukan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN.
"Nanti masalah kedisiplinan ini akan menjadi faktor pengurangan dalam angka yang akan mereka terima tiap bulannya. Ada juga namanya faktor penggenap bila nantinyan bila kinerja yang tercapai baru TPP nya akan sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan," pungkasnya