Siswa SMKN 8 Muarojambi Laporkan Pihak Sekolah ke Ombudsman, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Siswa SMK Negeri 8 Muarojambi melaporkan pihak sekolahnya ke kantor Ombudsman Jambi, Kamis (30/8). 10 siswa tersebut melaporkan pihak sekolah terkait persoalan dana komite sekolah.

Menurut salah satu siswa, uang komite setiap bulannya sebesar Rp 60 ribu itu tidak terealisasi dengan baik. Ia menduga adanya permainan di dalam pengelolaan uang komite tersebut.

"Uang komite itu dipungut untuk semua siswa dari kelas 1 sampai 3 setiap bulannya. Siswa yang ada itu sekitar 500 orang. Jadi uang sebanyak itu dikemanakan?" kata siswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Tribunjambi.com, Kamis (30/8).

Ia bersama teman lainnya sudah pernah menanyakan persoalan tersebut kepada pihak sekolah. Namun, jawaban pihak sekolah tidak memuaskan.

Pihak sekolah justru mengancam untuk tidak meluluskan Ia dan teman-temannya jika masih mempertanyakan persoalan tersebut.

"Iya kami tanya ke Kepsek katanya untuk pembangunan dan bayar guru honorer yang 4 orang itu. Pembangunan selama ini ada tapi masak iya untuk pembangunan semuanya, kalo guru honorer itu sebulan cuma 8 juta habisnya untuk 4 guru itu," terangnya.

"Kami juga dapat ancaman dari guru kami kalo kami masih mempertanyakan mengenai uang komite tersebut, kami bakal tidak diluluskan," ungkapnya.

Sementara, Kepala Sekolah SMK 8 Negeri Muarojambi, Rafles membantah tudingan jika pengelolaan uang komite tidak transparan.

"Itu tidak benar, kalo itu dikatakan tidak trasnparan anda boleh liat ke sekolah apa yang kami lakukan dengan komite sekarang. Komite sekolah itu bagus, jangan dirusak itu. Orang tua di sana sangat respon sekali gitu pembangunan, hampir Rp 150 juta pembangun mushala sekolah hampir siap. Sebagian dibantu oleh komite," jelasnya melalui telepon seluler, Kamis (30/8)

Sepengetahuannya, pihak komite sekolah sudah bekerja dengan bagus. Ia juga mengatakan bahwa uang komite digunakan untuk membayar guru-guru honorer yang tidak di bayar oleh pemerintah.

"Selain itu digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana yang tidak dibantu oleh pemerintah, artinya belum tercapai oleh pemerintah. Contoh sekarang ini sekolah membuat teralis gedung dibuatnya dalam rangka untuk melindungi 800 juta aset sekolah," terangnnya.

Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah sudah melaporkan pengunaan uang komite yang ada kepada wali murid. Pelaporan tersebut disampaikan dalam rapat dengan wali murid.

"Kalo yang transparan mau dibeberkan ke anak siswa itu tidak mungkin lah. Itu dilaporkannya ke wali siswa, kemarin juga ada pertemuan dengan wali murid terkait dengan pembangunan mushala," katanya.

Ia manambahkan dalam rapat juga pihak wali murid bersedia untuk membantu pembelian komputer. Bantuan tersebut yaitu berupa dana komite. Selain itu, terkait dengan besaran komite, setiap siswa membayar Rp 60 ribu per bulan, namun dari jumlah 500 siswa tidak semuanya membayar.