Agar Menang Pilpres 2019, Ini Saran Untuk Prabowo Subianto

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Prabowo Subianto lebih baik menggaet

Editor: rida
Kolase
Prabowo-AHY dan Prabowo-Anies Baswedan 

TRIBUNJAMBI.COM- Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Prabowo Subianto lebih baik menggaet tokoh nasional non-parpol sebagai calon wakil presidennya untuk Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Langkah ini merupakan jalan keluar dari kuatnya tarik menarik di antara Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang sama-sama ngotot menjadikan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo.

"Kalau cuma mau ikutan Pilpres, dengan cawapres siapa saja bisa saja. Tapi kalau mau menang, memang saran saya Pak Prabowo ini mengambil tokoh nasional dengan tingkat elektoral bagus. Ini perlu dipertimbangkan oleh koalisi Prabowo," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (3/8/2018).

Baca: Belum Satu Tahun, Sandiaga Uno Sudah Lima Kali Keluar Negeri

Baca: Pendiri Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi Meninggal Dunia, Ini Riwayat Penyakitnya

Baca: The Sacred Riana Lolos ke Babak Perempat Final Americas Got Talent 2018

Selain memiliki elektabilitas yang baik, tokoh nasional non-parpol tersebut juga harus mampu memosisikan diri dengan tepat pula di antara partai koalisi, terutama PKS sebagai rekan koalisi Gerindra sejak lama dan partai yang paling memiliki masa loyal serta militan.

A
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

"Syarat tokoh nasionalis yang diusung ini juga harus punya dampak elektoral ke PKS. Artinya, si orang yang dipilih ini bersedia saja membawa panji-panji PKS pada saat dipilih. Walaupun dia tokoh non-parpol, dia harus bilang bahwa saya ini sebenarnya orang PKS," ujar Hendri.

Tokoh alternatif itu bisa berasal dari kalangan ekonom.

Tokoh berlatar belakang ekonomi bisa menjadi jawaban atas kemandekan ekonomi Indonesia saat ini.

Latar belakang lainnya adalah hukum.

Ini juga bisa menjadi jawaban atas karut marutnya sistem hukum di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kasus korupsi, kongkalikong narapidana koruptor dan sebagainya.

"Kalau tokoh hukum yang dipilih, ini akan cukup mengguncang. Bayangkan saja, itu pasti akan goyang itu aktivis-aktivis antikorupsi dan bisa jadi ada penyeberangan atau eksodus dari kubu Jokowi ke Prabowo," ujar Hendri.

Selain itu, tokoh berlatar belakang pengusaha juga dapat menjadi pilihan Prabowo.

Pengusaha yang dimaksud, harus dekat dengan partai koalisi agar komunikasi politik di antara mereka tetap berjalan baik.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved