Mengapa Donald Trump Tidak Lebih Baik dari Kim Jong-un? Apa Kepentingan Dibalik Pertemuan Keduanya?

TRIBUNJAMBI.COM - Bagaimana mungkin seorang pelanggar HAM yang menyerukan supremasi kulit putih, ujaran kebencian pada ras minoritas, pemberi dukungan penuh pada Israel -- yang mengukuhkan kekuasaan mereka di atas penderitaan rakyat Palestina, diberi tanggung jawab mulia menyelesaikan pelanggaran HAM di Korea Utara yang tak kalah mengerikan?

Selasa pagi di Singapura, pukul 9 waktu setempat, menyisir lorong yang berbeda, Kim Jong Un dan Donald Trump berjalan ke arah masing-masing.

Keduanya bertemu dan berjabat tangan. Senyum tersungging di wajah kedua pemimpin yang dalam setahun terakhir bersitegang dalam perang komentar.

Baca: Ramalan Zodiak Rabu 13 Juni 2018 - Aquarius Lebih Mesra, Gemini Nggak Perlu Baper-lah

Pastinya, banyak kepentingan yang dipertaruhkan dari pertemuan keduanya.

Trump meletakkan tangannya di bahu Kim, keduanya menghadap kamera para jurnalis dan dunia tengah menyaksikan pertemuan bersejarah ini.

AS ingin Korea Utara menghapus secara total program nuklirnya, sementara Korut ingin militer Amerika mundur dari semenanjung Korea.

Selain itu, Kim Jong Un ingin diakui di panggung dunia dan mendapatkan jaminan kekuasaannya tidak diganggu gugat.

Dalam 24 jam ke depan, kita masih menerka apa yang berhasil mereka rundingkan.

Yeonmi Park, seorang pembelot Korut menganggap pertemuan keduanya merupakan bagian dari strategi Kim Jong Un untuk melanggengkan kekuasaan -- hal yang sama dan pernah dilakukan ayahnya, Kim Jong Il dahulu.

Yeonmi berharap Trump dapat mendesak Jong Un dan mengakhiri penindasan yang terjadi di Korea Utara.

Jauh sebelum pertemuan ini, dunia tak henti menyoroti apakah Trump memasukkan pelanggaran HAM yang menahun dilakukan secara sistematis oleh dinasti Jong Un dalam agenda pembicaraannya.

Memang belum dapat dipastikan apakah Trump akan membahas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara.

Sebagaimana diketahui, dinasti keluarga Kim Jong Un bertanggung jawab penuh atas kemiskinan dan pembunuhan massal yang terjadi secara bertahun-tahun di Korea Utara.

Laporan PBB menyebut pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara terjadi secara sistematis, berat dan merata.

Di bawah rezim otoriter, warga Korut diperas dan dipaksa tunduk pada keluarga Kim Jong Un.