Pengembangan Danau Ugo Tahun Ini Terancam Pending, Dana Rp 6 M Belum Dapat Dicairkan

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Wacana Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk membangun obyek wisata Danau Hugo yang berada di kecamatan Bathin XXIV terpaksa harus ditunda, pasalnya pusat belum bisa mencairkan dana karena terkendala satu hal, Minggu (29/4).

Sebelumnnya Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada tahun ini akan melakukan pengembangan objek wisata Danau Hugo yang berada di Kecamatan Bathin XIV dengan bantuan dana alokasi khusus mencapai Rp 6 M lebih.

Baca: Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Sungai Penuh Sepi Peminat

Namun wacana megah tersebut dalam waktu dekat harus tertunda, oleh sebab pemerintah pusat belum akan melakukan pencairan dana dengan syarat Pemda setempat, terutama dinas pemuda dan olah raga yang saat ini belum tercatat sebagai disporaparharus tercatat resmi sebagai disporapar.

Hal tersebut, sempat dikatakan Sekretaris Daerah Bachtiar. Dalam sebuah kesempatan ia menuturkan, bahwa wacana Pemda Batanghari yang akan melalakukan pengembangan terhadap obyek wisata Danau Hugo yang terkenal eksotis terancam dipending pada tahun ini.

"Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu sesuai permintaan pusat, kemungkinan pengembangan obyek wisata tersebut harus dipending karena dana belum bisa dicairkan oleh pusat," ujar Bachtiar singkat.

Lebih lanjut dirinya tidak mengetahui pasti apa persyaratan yang harus dilengkapi untuk dana tersebut dapat segera dicairkan. Namun dirinya menyebutkan satu diantaranya berada di dinas dispora.

Baca: Mobil Pick Up Beserta Sopir Masuk Sungai di Sungai Penuh, Ini Kata Kapolsek

Baca: DPRD Tanjabtim Minta Bupati Evaluasi Kinerja BUMD

Sementara itu, dikatakan Kabid Pariwisata Dinas Pemuda dan Olah Raga Dispora. Hendra Dupa, saat dikonfirmasi Tribun Jambi Jumat (27/4) di ruangannya mengatakan, terkait pendingnya wacana pengembangan obyek wisata di Danau Hugo tersebut memang benar adanya. Pasalnya pemerintah pusat akan mencairkan dana tersebut dengan syarat dispora harus menambah disporapar mengingat dana tersebut akan digunakan sebagai wisata.

"Itulah yang menjadi kendalanya, sekarang kita masih dispora belum ada pari (pariwisatanya). Par nya itu yang jadi masalah, jadi harus diurus dulu untuk menimbulkan parnya baru dana tersebut dapat diproses," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan pula, saat ini pihaknya juga tengah mengupayakan penambahan nama tersebut diantaranya dengan cara membahas di Perda untuk mengubah atau menambah nama menjadi Par, dan saat ini masih dalam proses dan pengajuan ke DPR.