Penerima PKH di Sarolangun Sudah Meningkat Taraf Hidupnya, Harus Dikeluarkan dari Daftar

Penerima program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sarolangun, perlu dievaluasi.

Laporan wartawan Tribun Jambi Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Penerima program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sarolangun, perlu dievaluasi.

Pasalnya, Sekretaris Dinas Sosial, Juddin, mengaku mendapat banyak laporan keluhan dari masyarakat yang komplain, adanya warga yang mampu secara ekonomi, tetapi masih menerima bantuan PKH.

"Banyak yang komplen, sudah kaya tapi masih menerima juga, dan itu problem sosial di bawah saat ini, kita hanya bisa merekomendasi bahwa dia tidak layak lagi di desa itu diberi bantuan PKH itu, "katanya, Selasa (17/04) kemarin.

Juddin, juga menyebutkan untuk melakukan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program PKH yang sudah mampu itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan, selain hanya memberikan rekomendasi pada pendamping PKH untuk diusulkan ke Kemensos agar segera ditukar atau dihentikan.

"Kita menambah yang baru tidak bisa, karena data dari pusat. begitu juga mengganti yang tidak layak lagi itu, kita tidak punya wewenang itu, karena wewenang itu belum diserahkan ke daerah oleh Kemensos. Kita cuma mengeluarkan rekomendasi bahwa orang ini tidak layak lagi," jelasnya.

Juddin juga bilang, bahwa penyebab penerima manfaat PKH ini dulu memang layak menerima program itu, tapi setelah beberapa tahun, kondisi ekonomi keluarganya mengalami peningkatan, sehingga menjadi keluarga yang mampu.

Namun, data itu tidak dievaluasi sehingga data tahun 2015 tetap jadi acuan penerima PKH tahun 2018.

"85 orang pendamping PKH yang dibiayai oleh dana pusat melalui Kementrian sosial dan di Kabupaten Sarolangun, penerima Program PKH tercatat lebih dari 10 ribu orang yang tersebar di seluruh kecamatan," katanya.

Di mana program PKH ini, katanya, penerima manfaat akan menerima dana bantuan sebesar Rp 500 ribu per triwulan, yang dikirim langsung ke rekening warga yang bersangkutan.

"Yang jelas, kriteria penerima PKH ini, bagi ibu hamil yang kurang mampu, ada juga anak yang pendidikan tapi keluarganya tidak mampu. dan sudah banyak yang komplain dengan kita, masyarakat mengeluhkan yang mampu masih dapat bantuan," kata Juddin. (*)

Penulis: Teguh Suprayitno
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help