Pemkab Sarolangun Batal Tes Urine PNS

Laporan wartawan Tribun Jambi Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Karena alasan anggaran yang besar, Pemerintah Daerah Sarolangun urung melakukan tes urin bagi PNS di lingkup pemerintahnya.

Bupati Sarolangun, Cek Endra, mengatakan tes urine sudah semestinya dilakukan terhadap kalangan PNS, hanya saja untuk pelaksanaannya Pemkab Sarolangun masih terkendala anggaran.

“Saya pikir tes urine sekarang ini sudah menjadi kewajiban di kalangan bagi kalangan PNS, cuma saat ini kita masih terkendala keterbatasan anggaran,” katanya.

Diperkirakan, untuk tes urin seluruh pegawai pemerintah di Kabupaten Sarolangun membutuhkan anggaran hingga Rp 1 miliar.

Oleh karena itu Bupati menjelaskan, untuk pelaksanaan tes urine akan melakukan secara bertahap.

"Ini butuh biaya yang cukup besar. Kita kan karyawannya banyak, kami akan coba nanti untuk pelaksanaan tes kita lakukan secara bertahap di beberapa dinas dulu setelah kita anggarkan, tahun depannya separuh lagi kita tes urine,” jelasnya, pekan kemarin.

Dia menerangkan, bahwa satu orang PNS membutuhkan biaya sekitar Rp 250 ribu. Bila dikalikan dengan jumlah PNS Sarolangun sekira 4.000 orang, maka butuh anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk melaksanakan tes urine.

“Karena untuk satu orang saja membutuhkan biaya Rp 250 ribu, jadi memerlukan anggaran dan harus benar benar dipersiapkan,” terangnya.

Saat ini Pemkab Sarolangun sudah menjalin kerja sama dengan BNN Kabupaten Batanghari, dan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba,

“Kabupaten Sarolangun ini merupakan bagian dari pengawasan BNN Batanghari, nah saya sudah mengajak bekerja sama dengan BNN Batanghari dalam waktu dekat untuk melakukan bagaimana sosialisasi rencana pencegahan narkoba terutama,” ujarnya.

CE mengakui, sebelumnya Pemkab sudah mewacanakan untuk mendirikan BNN di wilayah Kabupaten Sarolangun namun hingga saat ini rencana tersebut belum dapat terealisasi.

“Kalau untuk niat kita mendirikan BNN sendiri di Sarolangun sudah dari dulu, sampai sekarang belum disetujui. Malah ke depannya kita mau bikin tempat rehabilitasi, itu sudah lama saya wacanakan,” pungkasnya.(*)