Pilkada Kota Jambi

Pilkada Kota Jambi - 80 Ribu Warga Tidak Dikenal Masuk Dalam Daftar Pemilih

Kedatangan Dewan Ketahanan Nasional (DKN) di ruang utama Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (14/3), bertujuan membahas Pembinaan

Pilkada Kota Jambi - 80 Ribu Warga Tidak Dikenal Masuk Dalam Daftar Pemilih
TRIBUN JAMBI/ROHMAYANA

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kedatangan Dewan Ketahanan Nasional (DKN) di ruang utama Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (14/3), bertujuan membahas Pembinaan Ketahanan nasional di bidang politik.

Dalam audensi tersebut, tampak disambut langsung oleh Pjs Wali Kota Jambi, M Fauzi, Ari Juniarman, Ketua Panwaslu Kota Jambi, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Jambi.

Baca: Ini Alasan Porprov Digelar Bulan September

Mendekati Pilkada, Ari Juniarman menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi saat ini. Seperti money politik dan netralitas ASN yang menjadi masalah penting.

Beberapa potensi masalah tersebut diantaranya, pertama dari data yang dimiliki Panwaslu, ada sekitar 80 ribu warga yang tidak dikenal menjadi daftar pemilih. Setelah tim KPU turun ada warga yang sudah pindah, tidak dikenal, dan juga meninggal.

"ini menjadi awal dari masalah yang krusial. Jika memang pindah mengapa masih masuk dalam daftar pemilih," ujarnya.

Kedua, Media sosial yang saat ini sudah menjadi tahapan kampanye, memiliki potensi masalah. Seperti ujaran kebencian dan keterlibatan ASN dalam berpolitik.

"Untuk saat ini belum ada akun yang diblokir, namun jika akan merugikan paslon maka akan kita masukkan dalam daftar blokir," katanya.

Baca: Koni dan Panitia akan Rakor Bahas Kesiapan Venue Hingga Kesekretariatan

Baca: Sebut Istrinya Setan, Pria Ini Lakukan Tindakan Sadis. Alasannya, Menyelamatkan Semua Orang!

Ketiga, Alat peraga kampanye (APK) hilang ada sekitar 12 APK yang hilang milik. Namun sudah direkomendasi ke KPU untuk segera diganti.

"Jika sudah diganti maka akan menjadi tanggung jawab paslon," ujarnya.

Menanggapi ini, Irjen Agustin Silitonga, Sekjend Deputi Politik dan Strategi Wantanas menyebutkan bahwa beberapa masalah ini dinilai bisa diselesaikan di daerah. Sehingga tidak akan menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Penulis: Rohmayana
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved