Kasus Pungli

Dipungli Hingga Angka Jutaan, Pedagang Pasar Bedeng VIII Kayu Aro Mengeluh. Ini Tanggapan Pemkab

Para pedagang di Pasar Bedeng VIII Kayu Aro mengeluhkan adanya pungutan liar (Pungli) untuk sewa kios dan lapak di pasar yang baru

Dipungli Hingga Angka Jutaan, Pedagang Pasar Bedeng VIII Kayu Aro Mengeluh. Ini Tanggapan Pemkab
TRIBUNJAMBI/RIAN AIDILFI AFRIANDI
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Para pedagang di Pasar Bedeng VIII Kayu Aro mengeluhkan adanya pungutan liar (Pungli) untuk sewa kios dan lapak di pasar yang baru dibangun tersebut. Seorang pedagang yang enggan menyebutkan namanya mengatakan adanya perintah menyetor sejumlah uang oleh sekelompok orang agar dirinya dan yang lain bisa bejualan di pasar tersebut. Namun pungutan itu diluar tarif resmi yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kerinci.

Untuk itu pedagang berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang dalam mengatasinya.  "Iya ada oknum yang minta uang kepada kami. Berulang kali. Besar lebih satu juta, padahal untung kami dak seberapa. Kami berharap ada upaya dari dinas terkait hal ini," ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Baca: 2018, Bandara STS Jambi Targetkan 2 Juta Penumpang, Rencanakan Buka Rute Jambi-Bandung

Informasi yang diperoleh Tribun ada beberapa pedagang yang dimintai sejumlah uang. Untuk mendapatkan kios tersebut. 

Sementara itu Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kerinci langsung melakukan pertemuan setelah mendapatkan pengaduan ini. Bidang pasar juga memanggil asosiasi pedagang terkait hal ini. 

Dalam pertemuan tersebut, dua asosiasi Pedagang Pasar Bedeng 8 Kayuaro, Kerinci menyatakan isu yang menyebutkan adanya Pemegang Surat Penetapan Tempat (SPT) dipungut Rp 5 – 10 juta tidaklah benar.

Dua asosiasi yakni, Persatuan Pedagang Keliling Sungaipenuh Kerinci (PPKSKK) dan Persatuan Keluarga Pedagang Belok Balai Sungaipenuh-Kerinci (PKPBBSK) kepada wartawan mengatakan, isu pungutan sebanyak Rp 5 -10 juta tersebut tidak ada terjadi di Pasar Bedeng 8.

Mamak Jan, pengurus Asosiasi PKPBBSK mengukapkan, anggota pedagang yang tergabung dalam PKPBBSK hanya saja membayar uang Retribusi pasar sesuai dengan Perda nomor 21 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi.

Baca: Pengurus KONI Kota Jambi Dilantik, Rp 8,8 M Dana Dihibahkan Untuk Porprov

Baca: 97 KK di Merangin Terima SK Kepemilikan Tanah, Warga Tak Khawatir Lagi

Halaman
123
Penulis: hendri dede
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help