Pemerintah Bungkam Soal Demo BBM, PDIP Desak Moratorium Total Program MBG

Ringkasan Berita:PDIP Kritik Sikap Pemerintah 

• PDIP pertanyakan sikap diam pemerintah atas tuntutan demo mahasiswa 12 Juni.
• Jubir PDIP sebut BGN terbukti jadi sarang korupsi pasca-penahanan eks pimpinan.
• Partai banteng mendesak pemerintah segera lakukan moratorium total program MBG.
• Moratorium dinilai penting agar program gizi Presiden Prabowo tidak dikorupsi.
• Tuntutan mahasiswa mencakup penurunan BBM hingga desakan stop pemborosan APBN.

TRIBUNJAMBI.COM – Sikap diam yang ditunjukkan oleh pihak Istana pasca-ledakan unjuk rasa raksasa pada Jumat (12/6/2026) kemarin mulai memicu reaksi keras dari luar parlemen.  

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka melayangkan kritik tajam dan mempertanyakan nihilnya respons serta sikap resmi dari pemerintah dalam menanggapi lima tuntutan krusial yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa. 

Juru Bicara PDI Perjuangan, M. Guntur Romli, menyayangkan sikap abai tersebut. 

Padahal, eskalasi massa di lapangan sempat memanas hingga malam hari di kawasan Jalan MH Thamrin dan berujung pada penangkapan penyusup bersenjata bom molotov oleh Satgas Gakkum Polda Metro Jaya. 

“PDI perjuangan juga mempertanyakan sikap resmi pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini belum memberi tanggapan terhadap tuntutan kegiatan adik-adik mahasiswa tersebut,” kata Guntur sebagaimana dilaporkan Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, Sabtu (13/6/2026). 

Soroti Korupsi BGN, Desak Penghentian Operasional 

Dalam pernyataan politiknya, Guntur menggarisbawahi bahwa tuntutan mahasiswa untuk menghentikan program populis Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan urgensi yang sangat kuat.  

PDIP menilai, program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut sudah cacat secara moral dan struktural akibat adanya intervensi pemburu rente. 

“Salah satu hal yang penting adalah menghentikan MBG, menghentikan BGN yang sudah terbukti menjadi sarang korupsi dengan ditangkapnya Eks pimpinan BGN,” berondong Guntur secara lugas. 

Baca juga: Skandal BGN: Komisaris PT YAT Ditahan Korupsi Motor Listrik MBG

Baca juga: 2 Kurir Narkoba Jaringan Riau-Jambi-Jawa Timur Ditangkap, Sita Rp18,5 M

Sebagaimana diketahui dalam rentetan kasus sebelumnya, Kejaksaan Agung telah resmi menahan tiga eks elite BGN, yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan barang.  

Sengkarut ini pula yang memicu gelombang mosi tidak percaya dari koalisi sipil MBG Watch hingga memicu demonstrasi besar-besaran oleh ribuan mahasiswa lintas kampus. 

Pendorong Moratorium demi Jaga Cita-Cita Presiden 

Terlepas dari desakan radikal mahasiswa yang meminta program tersebut dihapus permanen, PDI Perjuangan memposisikan diri untuk mendorong adanya langkah penyelamatan taktis berupa pembekuan sementara atau moratorium operasional dari hulu hingga ke hilir dapur umum. 

“PDI Perjuangan mendorong pemerintah melakukan tata kelola yang baik, melakukan moratorium terhadap MBG agar cita-cita Presiden Prabowo memberikan gizi yang sehat tidak diselewengkan, tidak dikorupsi,” tegas Guntur. 

Langkah evaluasi total ini dinilai krusial agar keuangan negara tidak terus-menerus bocor ditengah situasi makro ekonomi yang sedang kritis, di mana nilai tukar rupiah sempat anjlok ke level Rp17.989 per dolar AS dan harga Pertamax melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp16.250–Rp17.000 per liter. 

Flashback: Hubungan dengan 5 Tuntutan Besar Mahasiswa 

Sikap kritis yang dilayangkan PDIP ini menjadi penguat atas gerakan moral "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut" yang digelorakan oleh ribuan mahasiswa gabungan dari BEM Universitas Indonesia (UI), IPB, Gunadarma, UIN Jakarta, hingga kelompok ojek online pada 12 Juni kemarin. 

Baca juga: Tagihan Dapur MBG Triliunan Rupiah Memanas, Kepala BGN Nanik: Masalah Teknis

Baca juga: Rumah Pasutri Diduga Bandar Sabu Dikepung Emak-Emak di Tanjabbar Jambi

Dalam aksi yang berpusat di Bundaran HI dan kawasan Monas tersebut, massa melayangkan lima tuntutan pokok kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:

1. Menghentikan pemborosan APBN.

2. Menurunkan harga bahan pokok dan BBM.

3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.

5. Mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pengelolaan negara dan berhenti mengelak dari krisis ekonomi yang terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, publik dan elemen pergerakan mahasiswa masih terus menanti keputusan strategis apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo guna meredam gejolak sosial-ekonomi yang kian meluas di berbagai daerah. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News  

Baca juga: Penyusup Demo BBM Berbom Molotov Jadi Tersangka, Terancam Pasal Berlapis

Baca juga: Hutan Adat Lekuk Limapuluh Tumbi dan Penjaga Mata Air Kerinci

Baca juga: 2 Kurir Narkoba Jaringan Riau-Jambi-Jawa Timur Ditangkap, Sita Rp18,5 M