Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Menteri HAM Natalius Pigai: Saya No Comment, Titik!

Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan mereka mempertimbangkan masukan kritis dari berbagai pihak.

Masukan itu khususnya terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Berita selengkapnya silakan KLIK LINK

Penyintas Tragedi 1965 tak Rela

Utati salah satu Penyintas Tragedi 1965, menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. 

Penolakannya didasari oleh pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan dan penindasan politik di masa Orde Baru.

Enam dekade telah berlalu, namun trauma akibat peristiwa tersebut masih ia rasakan hingga kini.

Berita selengkapnya silakan KLIK LINK

Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai penolakan keras dari kalangan aktivis Reformasi 1998 dan politisi PDI Perjuangan (PDIP). 

Mereka menilai itu berdasarkan rekam jejak Orde Baru (Orba) yang diwarnai dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masif.

Sehingga KKN dan pelanggaran HAM itu menjadi tembok penghalang bagi penetapan gelar tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani dan Aktivis 98, Ray Rangkuti, menegaskan Soeharto tidak layak mendapatkan gelar kehormatan negara itu. 

Berita selengkapnya silakan KLIK LINK

Eks Pegawai KPK Kecam Keras Gelar Pahlawan Nasional Soeharto