Kadisdik Anggap Masih Wajar Bangunan Toilet SD Habiskan RP 166 Juta, Wakil DPRD: Setara Rumah

TRIBUNJAMBI.COM – Proyek pembangunan 21 unit toilet di sejumlah SD dan SMP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan publik. 

Proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 3 miliar itu menuai kritik lantaran biaya pembangunan satu toilet mencapai rata-rata Rp 166 juta.

Ya, Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, menilai nilai anggaran tersebut tidak masuk akal. Ia mempertanyakan mengapa pembangunan toilet sekolah bisa menghabiskan anggaran setara harga rumah subsidi di Sulsel.

Akan tetapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parepare, Makmur, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, biaya pembangunan toilet dengan nilai tersebut masih tergolong wajar.

Diketahui, tahun ini Dikbud Parepare mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 21 toilet sekolah di tingkat SD dan SMP. Total anggarannya mencapai Rp 3,3 miliar.

Salah satu toilet dibangun di SD Negeri 3 Parepare yang berada di Jalan Veteran, Kecamatan Ujung. Bangunannya berukuran sekitar 4x4 meter dengan tinggi 3,5 meter dan di dalamnya terdapat empat ruangan.

Baca juga: Nasib DJ Bravy Gegara Ketahuan Selingkuh Jelang Lahiran Erika Carlina, Kini Batal Menikah

Baca juga: Rismon Sianipar Sentil Jokowi: Lupa Nama Dosen Pembimbing Cuma 2 Kemungkinan, Gila atau Penipu

Baca juga: Bantah Keras Edit Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Minta Polisi Periksa Kader PSI, Ini Alasannya

Makmur menjelaskan bahwa pembangunan toilet sekolah merupakan bagian dari program sanitasi yang digencarkan di Kota Parepare demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat.

“Memang ada program sanitasi toilet sekolah tahun ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025) dikutip TribunTimur.

Gunakan Dana Alokasi Umum (DAU)

Makmur menyebut anggaran pembangunan toilet tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sendiri merupakan komponen penting pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pemerataan fiskal antardaerah.

Dana ini, kata Makmur, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk sarana sanitasi di sekolah-sekolah.

Karena fasilitas toilet yang dibangun bersifat inklusif dan dilengkapi fasilitas penunjang, menurut Makmur biaya Rp 166 juta sudah sesuai.

“Fasilitasnya lengkap, seperti wastafel dan kloset duduk. Jadi anggarannya memang seperti itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain toilet, pihaknya juga tengah berupaya memperbaiki fasilitas lain seperti ruang kelas. Namun, untuk rehabilitasi ruang kelas, Dikbud mengajukan proposal ke Kementerian karena dana tersebut tidak bisa menggunakan DAU.

“Kalau perbaikan ruang kelas tidak bisa pakai DAU. Tapi tahun depan kita sudah ajukan proposalnya ke Kementerian,” terangnya.

DPRD Parepare: Tidak Masuk Akal

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Parepare Yusuf Lapanna menyampaikan bahwa biaya pembangunan toilet yang menembus Rp 166 juta per unit adalah sesuatu yang janggal.

“Tidak masuk akal. Masa satu toilet sekolah nilainya sampai Rp 166 juta, itu sudah seharga rumah subsidi,” ujarnya.

Yusuf mengatakan DPRD akan memanggil pihak Dikbud untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai komponen biaya pembangunan toilet tersebut.

Berikut daftar sekolah penerima anggaran pembangunan toilet:

SDN 12 – Rp 166,5 juta

SDN 81 – Rp 166,7 jut

SDN 58 – Rp 166,7 juta

SDN 9 – Rp 166,8 juta

SDN 45 – Rp 166,8 juta

SDN 71 – Rp 163,9 juta

SDN 3 – Rp 166,5 juta

SDN 62 – Rp 166,7 juta

SDN 20 – Rp 166,5 juta

SDN 33 – Rp 166,6 juta

SDN 50 – Rp 166,7 juta

SDN 85 – Rp 166,6 juta

SDN 32 – Rp 166,7 juta

SMPN 6 – Rp 165 juta

SMPN 4 – Rp 164,9 juta

SMPN 10 – Rp 165 juta

SMPN 2 – Rp 164,9 juta

SMPN 13 – Rp 164,9 juta

SMPN 1 – Rp 165,2 juta

SMPN 12 – Rp 165 juta

SMPN 11 – Rp 165 juta

Kasus Bangunan “Mahal” Viral Lainnya

Sebelumnya, publik juga digegerkan dengan foto bangunan kecil di tengah sawah Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang viral di media sosial.

Bangunan sederhana itu dikabarkan menghabiskan anggaran Rp 112 juta dari APBN 2024. Unggahan tersebut memicu banyak komentar warganet yang mempertanyakan besarnya anggaran untuk bangunan yang tampak kecil dan sederhana.

Namun, Dinas Pertanian Boyolali menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk bangunan kecil tersebut saja. Dalam proyek itu, anggaran mencakup pembuatan sumur dalam, pemasangan cassing, hingga pembelian pompa air yang menjadi bagian dari sistem irigasi.

“Bukan hanya bangunan fisik yang terlihat. Anggaran Rp 112 juta itu termasuk sumur, pompa air, dan sistem irigasinya,” jelas Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali, Retno Nawangtari, Kamis (18/9/2025).

Retno menjelaskan, proyek irigasi tersebut sangat penting untuk mendukung lahan pertanian tetap produktif terutama saat musim kemarau.

“Dengan adanya pompa dan sumur dalam, petani tetap bisa menggarap lahan tanpa bergantung pada hujan,” ujarnya.