Bahlil Menteri Paling Hancur Menurut Survei CELIOS, Masuk Daftar Paling Layak Kena Rashuffle

TRIBUNJAMBI.COM - Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei nasional yang memotret penilaian publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai memiliki kinerja terburuk dan menduduki posisi teratas dalam daftar pejabat yang dianggap layak di-reshuffle.

CELIOS merupakan lembaga riset independen yang fokus pada isu ekonomi, hukum, dan kebijakan publik, serta dikenal aktif melakukan penelitian berbasis data untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan memantau kinerja lembaga pemerintahan.

Melalui survei ini, CELIOS mengukur tingkat efektivitas, akuntabilitas, dan dampak nyata kebijakan pemerintah setelah satu tahun berjalan, berdasarkan pendapat publik dan kalangan ahli.

Menurut Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, survei tersebut menjadi evaluasi objektif masyarakat terhadap performa pemerintahan.

“Tujuan dari evaluasi ini adalah melihat capaian dan tantangan pemerintah di empat sektor utama, yakni ekonomi, sosial-politik, hukum, dan hak asasi manusia,” ujar Media dalam paparan hasil survei, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: Nelangsa Lisa Mariana Terancam 4 Tahun Penjara, Hari Ini Bakal Pakai Rompi Orange Jadi Tersangka

Baca juga: Taktik Halus Hindari Isu Reshuffle, Bahlil: Setiap Dipanggil Pasti Ditegur Sapa, Sayang, Perintah

Ia menegaskan bahwa data dalam laporan ini bukan opini CELIOS, melainkan hasil agregasi suara publik yang dikumpulkan melalui metode penelitian ilmiah terkait evaluasi kinerja.

Bahlil Lahadalia Dinilai Paling Buruk

Berdasarkan hasil survei CELIOS, Bahlil Lahadalia memperoleh nilai minus 151, menjadikannya menteri dengan rapor terburuk dalam Kabinet Merah Putih.

Nilai itu menempatkan Bahlil sebagai pejabat dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi, baik di mata publik maupun para pakar kebijakan.

“Peringkat pertama yang seharusnya di-reshuffle adalah Pak Bahlil,” ujar Media Wahyudi Askar.

Istilah reshuffle sendiri berarti perombakan atau penyusunan ulang struktur kabinet oleh presiden.

Di bawah Bahlil, posisi kedua ditempati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan nilai minus 81, disusul Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan minus 79.

Selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati urutan keempat (minus 56), diikuti Menteri Kebudayaan Fadli Zon (minus 36), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (minus 34), dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (minus 22).

Kemudian Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (minus 14), Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto (minus 10), serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (minus 7).

Berikut 10 pejabat versi survei CELIOS yang dinilai layak di-reshuffle:

Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM

Dadan Hindayana – Kepala BGN

Natalius Pigai – Menteri HAM

Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

Fadli Zon – Menteri Kebudayaan

Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata

Zulkifli Hasan – Menko Bidang Pangan

Budiman Sudjatmiko – Kepala BP2K

Yandri Susanto – Menteri Desa dan PDT

Nusron Wahid – Menteri ATR/BPN

Metodologi Survei CELIOS

Survei CELIOS ini melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pedesaan, pinggiran kota, hingga kawasan perkotaan.

Selain masyarakat umum, terdapat 120 jurnalis dari 60 lembaga pers nasional yang ikut memberikan penilaian, mencakup desk pemberitaan ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025 dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasilnya dianggap mewakili persepsi publik secara menyeluruh.

Dari hasil agregasi, 29 persen responden memberi nilai 1 dari skala 10 (sangat buruk), 14 persen memberi nilai 2, dan 20 persen memberi nilai 3.

Hanya 2 persen responden memberi nilai 8, 1 persen memberi nilai 9, dan tidak ada yang memberi nilai sempurna 10.

Sektor yang paling banyak dinilai buruk ialah penegakan hukum dan HAM (19 persen), diikuti lingkungan (17 persen), ekonomi (14 persen), dan pendidikan (14 persen).

Sementara itu, sektor kesehatan dan sosial masing-masing dinilai lemah oleh 11 persen responden, sedangkan infrastruktur dan pertanian masing-masing 7 persen.

Rapor Merah untuk Pemerintahan Prabowo–Gibran

Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai hasil survei kali ini menjadi “rapor merah” bagi pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Warna merah ini simbol rapor merah. Artinya, Presiden Prabowo harus segera melakukan evaluasi total, reshuffle kabinet, memangkas nomenklatur kementerian, dan menunjukkan perubahan nyata,” ujarnya dalam paparan hasil survei di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Ia menilai Prabowo perlu langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, di antaranya melalui reshuffle besar-besaran serta pengurangan jumlah kementerian yang dinilai terlalu gemuk.

Menurut Galau, jumlah pejabat di Kabinet Merah Putih mencapai sekitar 140 orang, terdiri dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, hingga penasihat.

“Jumlah itu terlalu besar dan tidak efisien,” ujarnya.

Hasil survei terhadap kalangan pakar menunjukkan 96 persen responden sepakat perlu ada pergantian menteri, dan 98 persen menilai nomenklatur kementerian harus dipangkas.

Nilai Kinerja Pemerintah Masih Rendah

CELIOS mencatat rata-rata nilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran hanya 3 dari skala 10, turun dari survei seratus hari pertama yang mencatat nilai 5 untuk Prabowo dan 3 untuk Gibran.

“Kalau ini diibaratkan nilai sekolah, angka 3 jelas di bawah standar kelulusan yang umumnya ada di kisaran 6 atau 7,” ungkap Media Wahyudi Askar.

CELIOS menilai rendahnya skor tersebut mencerminkan koordinasi antarlembaga yang lemah, komunikasi publik yang buruk, dan lambatnya realisasi program prioritas pemerintah.

Bahkan, hanya 1 persen responden yang menilai kinerja Prabowo–Gibran sangat baik, sedangkan hampir separuh menyebut kinerjanya sangat buruk.

Makna Survei bagi Demokrasi

CELIOS menegaskan bahwa survei ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.

“Agregasi ini adalah rangkuman suara masyarakat yang kami peroleh melalui metodologi penelitian kinerja,” jelas Media Wahyudi Askar.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, pemerintah harus terbuka terhadap kritik, karena kritik adalah cermin untuk perbaikan, bukan bentuk perlawanan.

10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi

Selain CELIOS, lembaga riset IndoStrategi juga merilis 10 kementerian dengan kinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

IndoStrategi menggunakan skala penilaian 0–5, di mana 0–2 berarti buruk, 2–4 sedang, dan 4–5 baik.

Hasil riset tersebut menunjukkan capaian program prioritas di masing-masing kementerian dengan skor tertinggi sebagai berikut:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu’ti) – 3,35

Kementerian Luar Negeri (Sugiono) – 3,32

Kementerian Agama (Nasaruddin Umar) – 3,26

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yuliarto) – 3,22

Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman) – 3,21

Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) – 3,15

Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) – 3,14

Kementerian Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) – 3,13

Kementerian Kehutanan (Raja Juli Antoni) – 3,08

Kementerian Investasi/BKPM (Rosan Roeslani) – 3,08

“Berdasarkan hasil penelitian kami, Kemendikdasmen yang dipimpin Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Menurut Ali, meski secara umum nilai kementerian di Kabinet Merah Putih tergolong sedang, ada perbedaan signifikan dalam kecepatan adaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.

“Tahun pertama ini adalah masa transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju konsolidasi program prioritas Prabowo–Gibran,” katanya.

Ali menjelaskan, Kemendikdasmen unggul karena berhasil menghadirkan inovasi konkret, seperti redistribusi guru ASN, pembaruan sistem kinerja guru dan kepala sekolah, serta sistem penerimaan murid baru yang lebih transparan.

“Inovasi pembelajaran deep learning dan penguatan kemampuan coding menjadi langkah adaptif di era digital. Program redistribusi guru ASN juga memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah,” tuturnya.

Survei IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 dengan metode purposive sampling yang melibatkan 424 responden dari 34 provinsi.

Responden terdiri atas individu berpendidikan minimal strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, atau pengusaha.