Pro Kontra Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal Solidaritas Rp1.000 per Hari per Warga

TRIBUNJAMBI.COM - Kontroversi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal warga diajak menyisihkan Rp1.000 per hari.

Uang yang disisihkan dari ASN, pelajar, dan warga itu diperuntukkan untuk membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Program bertajuk Poe Ibu atau Rereongan Sapoe Sarebu menuai pro dan kontra.

Sebagian warga menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana.

 Edi Kusnaedi (35), warga Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mengaku mendukung penuh ide tersebut. 

Menurutnya, kontribusi kecil dari banyak orang bisa menghasilkan dampak besar. 

"Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu," ujar Edi.

Namun ia menekankan pentingnya transparansi. 

"Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Mekanismenya harus jelas dan mudah diakses publik," tambahnya.

Baca juga: Detik-detik Istri Sah Labrak Pelakor di Tempat Kerja dan Beri Bogem Mentah Viral: Sudah Ingatkan

Baca juga: Harga Emas Perhiasan di Jambi Hari Ini Rp7.200.000 per Mayam, Emas Antam Naik Jadi Rp2.250.000

Sementara itu, Enung (40), warga Soreang, menyatakan keberatan. Ia menilai program ini rawan disalahgunakan. 

"Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi," katanya.

Warga lain, Wisnu (29) dari Katapang, memilih pasrah. Ia mengatakan tidak keberatan selama dana benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat miskin. 

"Seribu per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah. Tapi pemerintah harus jaga amanah," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat. 

Melalui gerakan ini, ASN, pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1.000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.