Blunder Ahmad Sahroni, Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Imbas Ucapan Orang Tolol Sedunia

TRIBUNJAMBI.COM - Gegara ucapan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, merespon pihak yang menyuarakan pembubaran DPR RI sebagai 'Orang Tolong Sedunia' memicu polemik bagi publik.

Gegara ucapannya itu, Fraksi Nasdem di DPR RI menunjuk Rusdi Masse Mappasessu menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni.

Ya, Rusdi Masse sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI, sementara Ahmad Sahroni kini bergeser menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Pemindahan itu tertuang dalam Surat Fraksi Partai NasDem bernomor  F. NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 bertanggal 29 Agustus 2025, seperti dilihat pada Jumat (29/8/2025).

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengklaim, hal tersebut merupakan rotasi biasa di fraksi.

"Rotasi rutin, sesuatu yang biasa aja di NasDem," ujar Hermawi.

Baca juga: Mendadak Rumah Orangtua Pratama Arhan Diserbu Para Gadis, Kondisinya Usai Ceraikan Azizah Disorot

Baca juga: Daftar Kontroversi Ahmad Sahroni: Perseteruan dengan Nikita Mirzani Hingga Orang Tolol Sedunia

Baca juga: Ekspresi Marah Presiden Prabowo Disorot Usai Driver Ojol Affan Tewas Dilindas Mobil Brimob: Kecewa

Tuntutan pembubaran DPR RI itu muncul setelah terungkapnya besaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI. Antara lain, tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Hal ini menjadi sorotan tajam bagi masyarakat di tengah sulirnya kondisi ekonomi saat ini dan kenaikan pajak yang semakin mencekik leher.

Merespons hal itu, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Ahmad Sahroni, Jumat (22/8/2025).

Polemik tentang gaji DPR pada akhirnya berujung aksi demonstrasi besar-besaran mulai 25 Agustus 2025. Demonstrasi ini kerap diwarnai bentrok antara massa versus kepolisian.

Aksi unjuk rasa Kamis (28/8/2025) malam, menjadi tragedi pilu di mana pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) baracuda Brimob.

Dalam video yang beredar, sambil menyalakan sirine, mobil rantis Brimob itu melaju kencang ke arah pendemo yang langsung berhamburan.

Namun, ada salah seorang pengemudi ojol yang tak sempat menjauh. Driver ojol itu pun akhirnya menjadi korban tertabrak dan terlindas mobil operasional Polri itu.

Video mengerikan itu memperlihatkan, setelah menabrak korban, kendaraan rantis Brimob Polri tersebut kemudian berhenti beberapa detik, lalu melanjutkan lajunya. Alhasil, pengemudi ojol itu pun terlindas.

Massa yang geram melihat kejadian itu lalu mengejar mobil tersebut dan mencoba memukuli serta melemparinya dengan berbagai benda.

Namun, dalam video terlihat mobil rantis itu berhasil melaju lebih jauh menghindari massa.

Kejadian itu memicu sorotan dan kegeraman dari masyarakat termasuk dari organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Atas kejadiaan ini, MUI meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto introspeksi diri agar menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar manyampaikan duka mendalam atas kematian tragis pengemudi ojol Affan Kurniawan. 

"Tolonglah marilah bersama-sama menjaga agar kehidupan demokrasi tetap terjaga dengan baik. Saya berharap pemerintah berani instropeksi diri," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (29/8/2025).

Pemerintah harusnya menerima semua aspirasi masyarakat dan menjadikan suara rakyat dasar pengambilan kebijakan.

Kiai Anwar menyayangkan timbulnya korban jiwa dalam demo di sekitaran gedung DPR/MPR RI, Jakarta Selatan. Ia menaruh harapan pelaku dihukum berat.

"Pimpinan tertinggi aparat wajib datang melayat sekaligus menyampaikan permintaan maaf agar terasa empati terhadap korban dan keluarganya," ungkapnya.

Tragedi kemanusiaan ini perlu menjadi atensi khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jika tidak bisa memicu kemarahan masyarakat.

"Masyarakat sudah lelah, mulai dari kesulitan mencari pekerjaan, beban pajak yang makin terasa. Suasana kehidupan rakyat yang makin berat ini, diperlukan kepekaan sosial yang tinggi dari para elite politik," tegasnya.

MUI mengingatkan aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI untuk meningkatkan rasa empati kepada rakyat sebagai pengayom bukan pengancam.

"Bukan merasa terancam dan selalu khawatir terhadap keamanan diri dan keluarga akibat ulah oknum-oknun aparat yang tak bertanggung jawab," tegasnya.

Sementara Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Jacklevyn Manuputty, menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dalam gelombang demonstrasi yang belakangan merebak di berbagai kota.

PGI merupakan organisasi yang mewadahi berbagai gereja Protestan di Indonesia dalam semangat persatuan dan pelayanan bersama. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta.

Jacklevyn merasa prihatin aksi protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan legislatif berujung tragedi bagi Affan Kurniawan yang tewas tertabrak kendaraan taktis kepolisian. 

"Alangkah pilu ketika suara-suara para demonstran itu dibalas dengan kekerasan. Ketika tangan yang seharusnya melindungi justru menindas. Ketika gas air mata serta meriam air menggantikan dialog, dan pentungan menggantikan empati. Kita tidak sedang menjaga ketertiban, kita sedang mengkhianati keadilan," kata Jacklevyn dalam pernyataannya, Jumat (29/8/2025).

PGI menyampaikan dukacita kepada keluarga korban pengemudi ojek, sekaligus mendoakan anggota kepolisian yang terluka saat bertugas. 

Menurutnya, demonstrasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan cermin kegelisahan rakyat yang lama diabaikan.

Kepada para politisi, ia mengingatkan agar tidak menjadikan kemarahan rakyat sebagai komoditas politik. 

"Jangan pura-pura lupa, kemarahan rakyat bukan datang dari ruang kosong. Ia lahir dari janji-janji yang dikhianati, dari kebijakan yang menyakiti, dari kepemimpinan yang abai. Jangan mempolitisir luka yang kalian torehkan," ucapnya. 

Lebih lanjut, dirinya menyerukan agar masyarakat tetap menjaga ketenangan dalam menyampaikan aspirasi. 

"Kita butuh ketenangan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita ingin tuntutan-tuntutan kita dicapai dengan bermartabat. Mari jaga ruang perjuangan ini tetap bermoral, tetap beradab," ujarnya.

PGI juga mendorong aparat penegak hukum untuk menangani kasus meninggalnya pengemudi ojek dengan jujur dan transparan, tanpa impunitas. 

"Bangsa ini butuh keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya," katanya. 

Dirinya mengajak semua pihak membangun bangsa melalui refleksi, bukan represi. 

Menurutnya, suara rakyat bukan untuk dibungkam dengan kekerasan yang represif.

"Suara rakyat bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar, dipahami, dan dijadikan arah," pungkasnya.