Warga Desa Parit Datangi DPRD Muaro Jambi, Minta Audit Dana Desa 10 Tahun

TRIBUNJAMBI.COM,  SENGETI - Gejolak di Desa Parit, Kabupaten Muaro Jambi, memuncak. Puluhan warga mendatangi Kantor DPRD Muaro Jambi. Selasa (10/3). 

Masyarakat itu membawa tuntutan keras terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa selama 10 tahun terakhir, tepatnya rentang tahun 2015 hingga 2025.

Pembangunan yang dilakukan dimasa kepemimpinan Muhammad Aman sebagai Kepala Desa banyak membuat tanda tanya masyarakat. Masyarakat menilai ketimpangan antara perencanaan yang disusun pemerintah desa dengan fakta di lapangan berbanding terbalik. Warga menilai banyak program yang masuk dalam rencana kerja desa, namun fisiknya tidak terlihat atau pengerjaannya asal-asalan.

Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, BPD Desa Parit dinilai tidak berfungsi sebagai pengawas. Bahkan, warga menyayangkan sikap oknum BPD yang justru menyalahkan masyarakat saat melayangkan kritik.

Mirisnya,  warga menilai ini ada kaitannya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan masyarakat menilai ketua BPD mandul.

"Kita minta ketua BPD diberhentikan," kata Rizki warga setempat.

Mereka meminta Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi segera turun ke lapangan untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek fisik. Tidak tanggung-tanggung, warga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana desa dari tahun 2015 hingga 2025. (Tribunjambi/Muzakkir )

Baca juga: Warga Desa Parit Desak DPRD Bentuk Pansus dan Audit Kinerja Kades