Hari Perhubungan Nasional, Pengamat: Transportasi di Jambi Masih Semrawut

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Momentum Hari Perhubungan Nasional tahun ini menjadi pengingat bahwa persoalan transportasi di Jambi masih jauh dari kata tuntas.

Pengamat lalu lintas sekaligus Akademisi Hukum UIN STS Jambi, Muhammad Aiman, menyebut ada tiga masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan: parkir semrawut, kemacetan di sekitar Pasar Baru, serta truk ODOL (Over Dimension Over Load).

“Ketiganya bukan sekadar gangguan teknis di jalan, tetapi cerminan lemahnya tata kelola transportasi kita,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Aiman menuturkan, parkir liar sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Jambi. Jalan protokol seperti Simpang Pulai, Jelutung, hingga Sipin sering berubah fungsi menjadi lahan parkir, sehingga arus lalu lintas tersendat, bahkan macet di jam sibuk.

Ia juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang karena retribusi parkir tak seluruhnya masuk ke kas daerah. “Masyarakat tetap membayar, tapi manfaatnya tidak jelas,” katanya.

Kondisi serupa terjadi di kawasan Pasar Baru yang kini menjadi titik macet terparah. Pedagang kaki lima (PKL) memakai badan jalan, kendaraan parkir sembarangan, angkot ngetem seenaknya, sementara lahan parkir resmi sangat minim.

“Alih-alih jadi ikon perdagangan modern, Pasar Baru justru menghadirkan wajah lama: semrawut dan minim pengawasan,” tambahnya.

Masalah lain adalah truk parkir liar di jalur lintas dan angkutan ODOL, terutama di ruas Muaro Bulian–Tembesi hingga Sarolangun. Jalur tersebut kerap jadi “terminal dadakan” bagi truk besar, termasuk angkutan batu bara. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi ini juga berisiko menyebabkan kecelakaan.

Menurut Aiman, pengawasan di jembatan timbang tidak berjalan optimal, sementara pemerintah provinsi belum serius menyiapkan rest area layak bagi angkutan berat.

Beberapa langkah mendesak yang bisa ditempuh pemerintah, kata dia, antara lain digitalisasi sistem parkir, pembangunan lahan parkir di kawasan perdagangan, penertiban PKL, penyediaan rest area di jalur lintas, pengawasan ketat truk ODOL dengan teknologi modern, serta percepatan pembangunan jalan khusus batubara.

“Jika dibiarkan, masyarakat yang menanggung akibatnya: macet setiap hari, jalan cepat rusak, dan angka kecelakaan meningkat. Pemerintah harus berani berbenah, karena tata kelola transportasi bukan sekadar urusan teknis, tapi juga keberanian politik dan integritas pelayanan publik,” tutup Aiman.

Baca juga: Bunda PAUD Batang Hari Sosialisasikan Wajib Belajar 13 Tahun dan 1 Tahun Pra Sekolah

Baca juga: Ririn Novianty Pimpin Rapat Pokja Bunda PAUD Muaro Jambi, Targetkan Satu Desa Satu PAUD

Baca juga: Sinopsis You and Everything Else Episode 10, Cinta Segitiga Bersemi Kembali