Massa Padati Kawasan Gubernur dan DPRD Jambi, Aparat Siaga Penuh

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Massa aksi mulai memadati kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi pada Senin (1/9/2025).

Pantauan di lapangan menunjukkan massa terus berdatangan, memenuhi ruas jalan utama di sekitar area.

Sejumlah peserta aksi terlihat membawa bambu sebagai alat atribut, meskipun hingga saat ini situasi masih berada dalam kondisi terkendali. 

Baca juga: Polisi Masih Berjaga di Kantor Gubernur Jambi, Antisipasi Aksi Susulan

Teriakan orasi dan yel-yel dari massa terus menggema di sekitar lokasi. 

Sementara itu, aparat keamanan tampak bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan. 

Personel gabungan dari Polri, Brimob, TNI, dan Satpol PP disiagakan di sekitar lokasi unjuk rasa.

Aliansi Cipayung Jambi Serukan Sembilan Tuntutan di DPRD

Aliansi Cipayung Jambi yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, dan GMKI kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi, Senin (1/9/2025). 

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang digelar Jumat lalu (29/8/2025).

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan sembilan tuntutan utama.

Baca juga: Malunya Prilly Latuconsina Lihat Perangai Rekan Artis yang Duduk di DPR RI: Tidak Masuk Akal

Satu peserta aksi Cipayung menyampaikan bahwa aksi kali ini tidak lagi hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga membawa persoalan daerah. 

Mereka menyoroti pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, perlindungan masyarakat adat, serta keterlibatan sivitas kritis dalam proses penganggaran daerah.

"Kami datang membawa aspirasi bersama teman-teman pelajar dengan aksi damai tidak anarkis. Namun sangat disayangkan, pihak DPRD dan kepolisian sama sekali tidak memberikan respon terhadap kedatangan kami," katanya.

Ia menyebut bahwa aksi ini akan berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar jika aspirasi mereka tetap tidak ditanggapi. 

"Kami akan menunggu teman-teman mahasiswa lain dan aliansi lainnya untuk kembali turun bersama. Ini aksi damai, bukan anarkis," ujarnya.

Berikut adalah sembilan tuntutan : 

1. Mengevaluasi besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Provinsi Jambi

2. Merekomendasikan tunjangan setiap anggota DPRD Provinsi Jambi berbasis kinerja bukan hak otomatis 

3. Merekomendasikan penguatan mekanisme " Recall" untuk setiap pimpinan fraksi partai politik di DPRD Provinsi Jambi agar lebih tegas dalam mengevaluasi anggotanya yang tidak optimal dalam kerja. 

4. Membangun transparansi penuh dalam legislasi dan penggunaan anggaran DPRD Provinsi Jambi 

5. Menolak realisasi anggaran untuk perbaikan gedung kantor DPRD Provinsi Jambi atas pengrusak masa aksi

6. Menolak adanya kebijakan yang menaikkan pajak 

7. Meminta pertanggungjawaban kinerja pansus konflik lahan Provinsi Jambi 

8. Mendorong pengesahan UUD perampasan aset

9. Meminta ruang dialog terbuka antara Cipayung dengan setiap pimpinan fraksi partai politik parlemen di DPRD Provinsi Jambi.

Update berita Tribun Jambi di Google News