Batang Hari Raih WTP ke-13, Fadhil Arief: Bukan Tujuan Akhir

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN -  Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali meraih, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (2/6/2026).

Raihan tersebut menjadi WTP ke-13 yang diterima Kabupaten Batang Hari secara berturut-turut.

Penyerahan WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Batang Hari, MHD Fadhil Arief, di Kantor BPK Perwakilan Jambi.

Bupati Batang Hari, MHD Fadhil Arief, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP selama 13 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

"Alhamdulillah, hasil audit dari BPK menyatakan Batang Hari kembali meraih opini WTP. Ini merupakan WTP ke-13 yang kami peroleh secara berturut-turut," katanya.

Ia menjelaskan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan informasi, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif.

Meski demikian, ia menegaskan WTP bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

"WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batang Hari," jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar tetap menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

"Kami selalu menekankan kepada OPD bahwa bekerja sesuai standar pengelolaan keuangan yang benar adalah kewajiban," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, empat pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jambi juga menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan pencapaian tersebut, Kabupaten Batang Hari kembali mempertahankan catatan positif sebagai diantara daerah di Provinsi Jambi yang konsisten memperoleh opini tertinggi dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah. (Tribunjambi.com/Khusnul Khotimah)

Baca juga: Mediasi Dugaan Pelecehan di SMAN 10 Jambi, Hasil Dilaporkan ke Disdik