Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 dari Pati, Jawa Tengah kian membesar dan meluas hingga ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Masyarakat menunjukkan solidaritasnya dengan cara yang unik dan berbeda.
Warga mengirimkan bantuan logistik ke posko Aliansi Rakyat Bone Bersatu.
Posko yang dibuka sejak Jumat (15/8/2025) di pelataran Masjid Al Markaz Al Maarif, Kecamatan Taneteriattang Barat, terus dibanjiri sumbangan makanan dan minuman.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, Andi Miftahul Amri, menyebut derasnya aliran bantuan ini sebagai bukti nyata.
Bahwa masyarakat Kabupaten Bone menolak keras kebijakan kenaikan pajak yang kabarnya mencapai 300 persen.
"Alhamdulillah, bantuan logistik dari masyarakat terus mengalir dan ini menjadi bukti bahwa kenaikan pajak mendapat penolakan keras dari masyarakat Kabupaten Bone," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/8/2025).
15 Lembaga Siap Gelar Demo Akbar
Respons dari masyarakat ini kemudian menguatkan konsolidasi berbagai organisasi.
Baca juga: Gebrakan Dedi Mulyadi di Tengah Polemik Kenaikan PBB: Hapus Tunggakan
Baca juga: KKB Papua Klaim Tewaskan 43 Anggota TNI-Polri Sejak Mei 2025, Sebby Sambom: dalam Medan Perang
Baca juga: Luar Biasa! Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular ke Sawah: Memerdekakan Petani dari Hama Tikus
Hingga saat ini, sudah ada 15 lembaga kemahasiswaan dan LSM yang tergabung dalam aliansi penolak kebijakan tersebut.
Mereka bersiap melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah, sudah ada 15 lembaga yang bergabung dalam aliansi ini dan rencananya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan pajak," kata Zulkifli, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone.
Gerakan ini mengingatkan pada peristiwa serupa di Pati, Jawa Tengah, di mana warga juga mengirimkan bantuan logistik menjelang demo besar menuntut bupati mereka mundur.
Solidaritas seperti ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memberatkan.
Pansus Hak Angket Terbentuk, Bupati Terancam Dimakzulkan
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pati (AMPP) menggelar aksi demonstrasi besar di depan kantor Bupati Pati hari ini, menuntut pencabutan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap mencekik rakyat.
Massa aksi membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, segera mundur dari jabatannya. Kenaikan PBB yang mencapai 250 persen dinilai sebagai pukulan berat, terutama bagi kalangan ekonomi lemah.
Menanggapi tekanan publik, DPRD Kabupaten Pati telah mengambil langkah serius dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Bupati.
Anggota DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyatakan Pansus akan fokus pada 12 poin kebijakan yang diprotes masyarakat, termasuk kenaikan PBB, pemecatan ratusan tenaga kerja harian, dan dugaan pelanggaran lainnya.
Hasil investigasi Pansus akan menentukan apakah Bupati Sudewo layak dimakzulkan dari jabatannya.
Meskipun Bupati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan pajak, ia menyatakan menghormati proses hak angket ini dan siap memberikan klarifikasi.
Sementara itu, aksi unjuk rasa di Pati dihentikan sementara, menunggu hasil kerja Pansus Hak Angket.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Harga Sawit di Jambi Rp3.613 per Kg di Pabrik, Tapi Buah Lagi Trek
Baca juga: KKB Papua Klaim Tewaskan 43 Anggota TNI-Polri Sejak Mei 2025, Sebby Sambom: dalam Medan Perang
Baca juga: Mengenal Bunga Tabebuya, Bak Bunga Sakura yang Mekar di Kawasan Asrama PM Jambi