Baca tanpa iklan
Surya Paloh Bela Wapres Gibran Raka Diminta Purnawirawan TNI untuk Dimakzulkan: Tak Ada Skandal
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Menurutnya, penggantian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai wapres kurang tepat.
"Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya: kurang tepat," kata Paloh dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Ia pun menyayangkan usulan tersebut.
Sebab menurutnya hingga kini Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki skandal yang bisa menjadi dasar untuk diberhentikan sebagai wapres.
"Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi satu hal tuntutan pemakzulan," ujarnya.
Dengan demikian, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu paket, lantaran telah melalui proses pemilihan umum atau Pemilu untuk menduduki jabatan tersebut.
"Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja," ucapnya.
Baca juga: Wiranto: Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tak Ikut Campur Soal Desakan Copot Wapres Gibran Raka
Baca juga: Ketum PSI Pasang Badan Soal Permintaan Gibran Dimakzulkan, Kaesang: Pilihan Rakyat Harus Dihormati
"Terlepas apakah ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, (atau) kuat, itu masalah lain," tegas Paloh.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI dilaporkan mengirim delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo.
Tuntutan ini disampaikan melalui siaran kanal Youtube Refly Harun.
Selain menuntut Gibran diganti, purnawirawan juga mendesak presiden merombak kabinet untuk mengganti unsur-unsura yang dinilai punya kepentingan dengan mantan presiden Joko Widodo.
Kaesang Pangarep Pasang Badan
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep badan badan terhadap tuntutan yang Gibran Rakabuming Raka untuk diberhentikan sebagai Wakil Presiden RI.
Tuntutan itu sebelumnya datang dari Forum Purnawirawan TNI yang berjumlah 103 anggota.
Ratusan pensiunan prajurit itu meminta hal tersebut melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Kaesang Pangarep, usulan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.
Adik Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan kakaknya telah terpilih secara sah melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, segala bentuk upaya penggantian harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
"Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat," ujar Kaesang saat ditemui dalam kunjungannya di Surabaya, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Dimakzulkan, Pengamat: Tak Ada Langgar Konstitusi, Move On
Ia menambahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden adalah hasil dari kehendak rakyat melalui proses demokrasi yang sah.
PSI, sebagai partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, mengajak semua pihak untuk menghormati hasil pemilu dan menjalankan demokrasi secara konstitusional.
"Sekali lagi, semua sudah sesuai konstitusi," tegas anak Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Sikap Presiden Prabowo
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden RI, Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI.
Tuntutan itu berisi desakan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Kata dia, Presiden Prabowo menghormati usulan yang disampaikan oleh forum tersebut.
Namun, sebagai kepala negara dan pemerintah, Presiden Prabowo memahami keterbatasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Wiranto menekankan keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.
Mantan Panglima TNI itu berharap jangan sampai perbedaan pendapat mengganggu persatuan.
"Presiden bukan mengacuhkan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja."
"Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa," ujarnya dilansir Tribunjambi.com dari tayangan KompasTv, Sabtu (26/4/2025).
"Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan," tambahnya.
Baca juga: Jalan Rusak di Sadu Jambi Tak Kunjung Diperbaiki, Power Ranger Turun Tangan Bantu Dorong Motor Warga
Wiranto juga menegaskan sikap Presiden Prabowo tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Presiden tidak buru-buru merespon dengan alasan saya sebutkan tadi."
"Presiden mendengarkan, tapi tidak serta merta harus menjawab itu. Alasannya apa? sudah saya sampaikan," tandasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Lens vs Auxerre di Ligue 1 Prancis, Kick off 22.15 WIB
Baca juga: Sinopsis Weak Hero Class 2 Episode 1, Hukum Ketiga Newton
Baca juga: OPM Tak Berkutik Lagi, Kemenhan Tolak Permintaan KKB Papua untuk Merdeka, Warga: Tak Manusiawi
Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Angers vs LOSC Lille di Ligue, Kick off 20.00 WIB