Baca tanpa iklan
KKB Papua.
TRIBUNJAMBI.COM - Herman Yoku selaku mantan anggota Organisasi Papua Merdeka dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua menyerukan perdamaian di tanah Papua.
Perdamaian yang diserukannya itu dengan cara meninggalkan kekerasan.
Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menegaskan bahwa isu 1 Desember yang dikaitkan dengan perjuangan kelompok bersenjata adalah menyesatkan.
Tanggal itu disebut-sebut sebagai Hari Kemerdekaan Papua.
Kepala Suku Besar Keerom itu menyebut isu yang mengaitkan tanggal 1 Desember dengan perjuangan KKB Papua adalah bentuk pembodohan yang menyesatkan masyarakat.
“Peringatan satu Desember dari kelompok tersebut tidak memiliki makna yang jelas. Dulu ada peringatan 1 Juli sebagai hari pembebasan West Papua, tetapi kesadaran para pendahulu telah mengikis makna itu."
"Saya mengajak seluruh Orang Asli Papua (OAP) untuk menghentikan gerakan-gerakan yang berseberangan dengan NKRI dan kembali ke jalan yang benar,” ujar Herman Yoku dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Rabu (20/11/2024).
Baca juga: Sejarah KKB Papua, Siapa Tokoh yang Berperan Dibaliknya? Sejak Jaman Soekarno? Berapa Angotanya?
Baca juga: Pernah Dengar Pasukan Laba-laba Hitam? Buat KKB Papua Pimpinan Undius Kogoya Lari Terbirit-birit
Herman Yoku adalah contoh nyata bagaimana kesadaran untuk kembali ke pangkuan NKRI dapat membawa manfaat besar bagi pembangunan Papua.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu, melupakan perbedaan, dan bersama-sama membangun Papua dalam bingkai NKRI.
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024 Kombes Bayu Suseno, mengimbau agar masyarakat Papua menjaga keamanan.
Ia mengajak warga Papua untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Keamanan Papua adalah tanggung jawab kita bersama. Bulan Desember adalah waktu sakral bagi umat Kristiani di Papua untuk melaksanakan berbagai momen keagamaan," ujarnya.
Jumlah Jaringan dan Anggota KKB Papua.
jumlah jaringan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan jumlah senjata yang dimiliki hingga saat ini.
Jenderal Listyo mengungkapkan data itu pada rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata tersebut.
Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan total anggota KKB Papua hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.438 orang.
Jenderal Listyo bahkan mengungkap bahwa kelompok tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi).
"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit.
Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.
Baca juga: PM Selandia Baru Bertemu Presiden Prabowo di KTT, Singgung Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB Papua
Jenderal Listyo menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini.
Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.
"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya.
Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik.
Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.
"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit.
Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.
"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit.
Kapolri Ungkap
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap penyebab bertambahnya jumlah anggota KKB Papua dan jaringannya.
Baca juga: Fakta-fakta Seputar Pekerja Kayu Asal Manado Tewas Ditembak KKB Papua saat Bekerja
Dia menduga penyebab meningkatnya jumlah anggota kelompok separatis tersebut terkait kebijakan pemerintah.
Jenderal Listyo menyebutkan dugaan tersebut karena kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal itu pada HUT ke-79 Brimob Polri di Depok pada Kamis (14/11/2-24) lalu.
"Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini," ujar Sigit.
Sigit menambahkan bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi.
"Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut," tuturnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Perkiraan Kenaikan UMP Jambi 2025 dan Daerah di Indonesia
Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 143, Menemukan Fakta
Baca juga: Temui Menteri Fadli Zon, Ketua DPRD Sampaikan Kota Jambi Siap Dukung Pariwisata Candi Muarajam
Baca juga: Dokter Gigi RSUD Ahmad Ripin Terakhir Ngantor 31 Oktober, Kadinkes Muaro Jambi Bakal Sanksi
Artikel ini diolah dari Tribun-Papua.com