Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan, Menko dan Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan

TRIBUNJAMBI.COM - Profil Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan, Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih.

Yusril dan Otto Hasoibuan dilantik Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto menjadi Menko Hukum HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Berikut sosok Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Sebagai akademisi, Yusril memulai kariernya sebagai dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almamaternya.

Karier politik Yusril dimulai ketika ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi, sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Presiden Soekarno.

Pada Sidang MPR RI 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Indonesia, setelah berhasil meraih 232 suara, meskipun pada akhirnya Abdurrahman Wahid yang diusung oleh koalisi Poros Tengah berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril sudah dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Setelah reformasi, karier Yusril Ihza Mahendra dalam pemerintahan terus berkembang.

Ia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001. Kemudian, Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza.

Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Karier Yusril tidak hanya terbatas di dalam negeri. Ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020, dan terus aktif dalam politik nasional.

Sosok Otto Hasibuan, Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Berikut ini profil Otto Hasibuan, yang diberi amanah menjadi Wamenko Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo-Gibran:

Data diri:

Nama Lengkap: Otto Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 5 Mei 1955

Riwayat pendidikan:
S-1 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta
S-2 Comparative Law di University Technology of Sydney, Australia
S-3 Ilmu Hukum UGM Profesor kehormatan Universitas Jayabaya.

Riwayat pekerjaan:
Pendiri firma hukum Otto Hasibuan & Associates (1986)
Wakil Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang Jakarta (1986-1990)
Ketua IKADIN cabang Jakarta Barat (1990-1995)
Wakil Sekjen DPP IKADIN (1995)
Ketua Umum IKADIN (2003-2012)
Pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus "Kopi Sianida" yang tewaskan Wayan Mirna Salihin (sejak 2016)
Pengacara Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP (2017)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2005-2015 dan 2020-2025)
Dosen di Universitas Pelita Harapan, UGM, dan Universitas Jayabaya.

Itulah profil Otto Hasibuan, yang dipercaya menjadi Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo-Gibran.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Tags: