"Prinsipnya setuju. Karena saat menjadi wali kota, setiap dua tahun, kami harus melaporkan kekayaan ke KPK (LHKPN)," ujarnya, Minggu (30/6).

Syarif Fasha juga mengaku sudah melakukan pelaporan LHKPN sebagai kewajiban caleg terpilih DPR RI/DPRD sebelum pelaksanaan pelantikan.

"Sudah dilaporkan, tinggal menunggu validitasnya," ucapnya.

Senada, Cek Endra mengakui sepakat dengan rencana KPK yang akan membuat laman khusus untuk menampilkan LHKPN) para caleg terpilih atau DPR/DPRD periode 2024/2029.

CE yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi itu mengatakan tujuannya baik, agar masyarakat dapat memantau harta kekayaan para caleg terpilih.

Dia akan mengikuti aturan terkait dengan pelaporan LHKPN, seperti yang sudah pernah ia lakukan saat menjabat Bupati Sarolangun.

"Ya, itu memang harus dipenuhi, karena memang sudah aturannya seperti itu," ujarnya, Minggu (30/6).

Terkait LHKPN yang harus dilaporkan sebagai caleg DPR RI terpilih sebelum pelantikan, Cek Endra mengatakan sedang dalam proses. Namun, dia kembali menegaskan akan mengikuti aturan KPK.

Anggota DPR RI terpilih Abdul Bakri Haji Musa atau H Bakri, mengatakan sepakat dengan rencana KPK tersebut. Terlebih tujuannya agar masyarakat bisa memantau langsung apakah caleg terpilih telah menyetor harta kekayaan.

"Ya, saya pikir memang sudah saatnya, ya. Di mana selama ini memang bagi anggota dewan yang terpilih itu harus sudah melaporkan kekayaannya asetnya, supaya bisa dipantau," ungkapnya.

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi itu mengatakan caleg terpilih sebagai pejabat negara yang tentu harus jelas jumlah hartanya dan asal harta yang didapatkannya.

"Itu harus terinci, sehingga betul-betul kalaupun ada nanti anggota dewan yang kira-kira tidak jujur dengan hasil laporannya ya tentu akan kena sanksi," ujarnya.

Kata dia, LHKPN itu merupakan satu kewajiban yang harus sudah diatur ketentuannya

Terkait kewajiban sebagai anggota DPR RI yang juga caleg terpilih periode 2024-2029 melaporkan LHKPN, Bakri mengatakan rutin melaporkan dan jadwalnya sudah ditetapkan.

"Kita mah rutin, setiap saat kita laporkan terus, sudah ada itu jadwalnya, sudah kita laporkan itu. Saya lupa pastinya, yang jelas bahwa kami DPR RI sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan," tutupnya. (sud/dna)

Baca juga: Analisis Politik Pilkada Tebo 2024, Penyebab Golkar Bisa Mengunci Para Calon Kepala Daerah

Baca juga: Analisis Politik Pasca Al Haris Dapat PKS, Romi Hariyanto Bisa Sulit dan Bisa Untung di Pilgub Jambi