TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Destinasi Wisata Pulau Berhala merupakan aset bagi Pemerintah Provinsi Jambi yang harus dijaga. Pasalnya ada sekitar 2 hektare tanah yang ada di Pulau Berhala merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi, meski secara hukum pulau tersebut milik Pemvrop Kepulauan Riau (Kepri). 

Dari pantauan Tribunjambi.com, saat mengunjungi lokasi tersebut, terlihat hanya bangunan-bangunan lama saja yang ada, contohnya seperti home stay, bangunan terserbut masih model lama yang dibangun beberapa tahun silam dan terkesan kusam karena sebagian dari home stay tersebut perlu direnovasi. 

Zekki Zulkarnaen Kepala Disbudparpora Kabupaten Tanjab Timur mengakui bahwa memang ada aset atau tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di Palau Berhala tersebut. Namun untuk jumlahnya luasan lahannya belum bisa dipastikan. 

"Kalau tak salah memang ada, untuk luasan lahannya kurang tahu pasti, kalau tak salah kisaran 1-2 hektare, dan memang tidak semua tanah yang ada di sana milik Provinsi Jambi," jelasnya. 

Lanjutnya, Zekki Zulkarnaen menjelaskan untuk saat ini memang pihak Lingga sudah membuka diri untuk bekerjasama dalam pemanfaatan Destinasi Wisata Pulau Berhala ini. 

Tentunya, sekarang ini Dispora Tanjab Timur sudah bekerjasama dengan pihak Lingga terkait dengan rute perjalanan menuju Pulau Berhala, salah satu rute perjalanannya yaitu melalui Kabupaten Tanjab Timur dan ini sudah berjalan sampai dengan sekarang. 

"Terbukti, jika ada wisata yang akan berkunjung ke sana, mereka bisa melalui Kampung Laut dan Nipah Panjang, paling untuk sementara itu, dan untuk rute ke pulau berhala sekarang ini yang paling banyak dari Nipah Panjang," pungkasnya.

Namun, terkait dengan kondisi home stay serta untuk pengembangan fasilitas lainnya, Zekki menyebutkan, dirinya tak bisa bicara banyak karena itu wewenang Provinsi. 

"Itu merupakan aset Provinsi Jambi, jadi kita tak bisa berbuat banyak, dan kita hanya bekerjasama terkait dengan rute atau peta perjalanan yang akan menuju ke sana," tutupnya.